InsidePolitik–DPP PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan menolak jika pilkada dikembalikan ke DPRD.
PDIP menilai masyarakat memiliki kedaulatan penuh untuk memilih sendiri kandidat yang diusung melalui pemilu langsung.
Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Sitorus menegaskan hal itu untuk merespon wacana Presiden Prabowo Subianto agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.
“Kami di PDIP tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam pemilu,” ujarnya.
“Vox populi, vox dei, suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung,” imbuhnya.
Ihwal biaya pelaksanaan pilkada yang disebut Prabowo mahal, Deddy menilai hal tersebut terjadi karena sudah hilang moral dan etika dari dalam diri kontestan pemilu.
Ia menyebut saat ini banyak pihak yang telah dibutakan oleh hasrat politik dan kekuasaan sehingga melangkahi peraturan dan perundang-undangan.
“Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal. Karena yang menaburkan uang itu memang dari elite politik sendiri,” jelasnya.
Kendati demikian, Deddy mengaku pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil sikap tertentu terkait wacana Prabowo itu. PDIP akan menyampaikan secara resmi sikapnya setelah ada usulan revisi UU Pilkada.
Selain itu, Deddy mengatakan pihaknya juga akan terlebih dahulu menguji apakah memang usulan dari Prabowo itu betul-betul bisa dilaksanakan atau tidak.
Karenanya, ia menilai wacana yang dilontarkan Prabowo masih sangat panjang dan memerlukan waktu.
Ia lantas meminta agar para pemangku kekuasaan untuk tidak terburu-buru mengambil kedaulatan yang ada pada rakyat.
“Serahkan itu kepada rakyat secara bijak. Yang perlu bijak itu partai politik dalam kontestasi, supaya jangan main jalan pintas dengan money politic,” pungkasnya.
