InsidePolitik–DPR mendesak pemerintah untuk segera membatasi akses internet untuk anak karena kian mengkhawatirkannya dampak negatif internet pada anak.
Anggota Komisi I DPR Fraksi PKB Oleh Soleh meminta Pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) yang mengatur tentang pembatasan akses internet dan penggunaan ponsel (handphone/HP) untuk anak-anak.
Soleh mengatakan SKB itu penting untuk mengurangi paparan konten negatif terhadap anak melalui internet. Ia menyinggung maraknya iklan judi yang berseliweran di media sosial.
“Barangkali harus ada sterilisasi dalam penggunaan HP dan akses internet, terutama anak-anak usia dini, di bawah 15 atau 16 tahun,” kata Soleh.
Oleh menilai ketiadaan aturan pembatasan akses internet untuk anak di Indonesia kontras dengan kebudayaan di nusantara yang dianggap agamis.
Oleh lantas menyinggung sejumlah negara yang dianggap menganut paham liberal telah terlebih dahulu mengatur pembatasan internet untuk anak.
“Kita negara demokratis dan agamis, tetapi malah menggunakan cara-cara yang liberal. Orang-orang Eropa yang liberal malah sudah membuat aturannya,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Ia mendesak Pemerintah melalui lembaga dan kementerian terkait untuk segera menekan aturan tersebut melalui SKB.
“Pemerintah harus segera membuat SKB terkait pembatasan akses internet dan penggunaan HP bagi anak-anak,” ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) sempat menyinggung wacana serupa saat berpidato di SMAN 29 Jakarta.
Namun, Ia mengaku masih enggan untuk meneken aturan pelarangan akses internet untuk usia dibawah 16 tahun. Ia beralasan internet juga berperan sebagai sarana belajar siswa.
“Saya masih timbang-timbang karena saya rasa kalau saya kenakan adik-adik juga akan kesulitan. Karena banyak yang belajar juga dari internet. Jadi bagaimana? Jadi belum kita larang tapi kita lakukan literasi,” kata Meutya.
