InsidePolitik–Mantan Cagub Sumbar, Mulyadi mengaku mengalami kerugian besar saat menggunakan jasa Lembaga suvei Poltracking sebagai konsultan dan melakukan survei terhadap dirinya di Pilkada 2020.
Mulyadi menceritakan, banyak kekacauan yang dibuat oleh Poltracking selama masa Pilkada di Sumbar.
Tidak hanya di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota, data mereka banyak kesalahan. Sehingga menimbulkan kerugian bagi dirinya.
“Saya rugi secara materil dan imateril. Tidak cuma di provinsi. Di daerah kabupaten itu mereka datanya ngaco semua,” kata Mulyadi.
Mulyadi juga menduga ada pengelabuan di sistem canvasing saat masa kampanye. Beberapa hal yang seharusnya bisa menyentuh ke masyarakat hingga tingkat bawah, sama sekali tidak terjadi.
Padahal, kata Mulyadi, Poltracking sebagai lembaga survei harusnya bersifat ilmiah dan mampu dipertanggungjawabkan.
Sebelumnya Poltracking menjadi sorotan usai disanksi oleh Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) terkait hasil survei Pilgub Jakarta yang berbeda dengan hasil survei LSI yang memenangkan Pramono Anung-Rano Karno.
