Sabtu, Juli 5, 2025
  • Login
Inside Politik
  • Parlemen
  • Nasional
  • Daerah
  • Pemerintahan
  • Luar Negeri
  • Lampung
    • Bandar Lampung
    • Lampung Barat
    • Lampung Selatan
    • Lampung Tengah
    • Lampung Timur
    • Lampung Utara
    • Mesuji
    • Metro
    • Pesawaran
    • Pringsewu
    • Tanggamus
    • Tulang Bawang
    • Tulang Bawang Barat
  • Ngakak Politik
  • E-Paper
No Result
View All Result
Inside Politik
  • Parlemen
  • Nasional
  • Daerah
  • Pemerintahan
  • Luar Negeri
  • Lampung
    • Bandar Lampung
    • Lampung Barat
    • Lampung Selatan
    • Lampung Tengah
    • Lampung Timur
    • Lampung Utara
    • Mesuji
    • Metro
    • Pesawaran
    • Pringsewu
    • Tanggamus
    • Tulang Bawang
    • Tulang Bawang Barat
  • Ngakak Politik
  • E-Paper
Sabtu, Juli 5, 2025
No Result
View All Result
Inside Politik
No Result
View All Result
Home Pemerintahan

Sekjend Laskar Lampung Soroti Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Tanggamus

Meza Swastika by Meza Swastika
Oktober 24, 2024
in Pemerintahan
Sekjend Laskar Lampung Soroti Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Tanggamus

Sekjend Laskar Lampung Soroti Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Tanggamus

InsidePolitik–Sekjend Laskar Lampung, Panji Padang Ratu menyoroti proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama setingkat Sekretaris Kabupaten di Pemkab Tanggamus.

Menurut Panji, proses seleksi tersebut cenderung kontroversial karena Bupati mengunakan menggunakan Surat Edaran Menpan RB sebagai dasar hukum untuk memperpanjang batas usia maksimal bagi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari 56 tahun menjadi 58 tahun pada seleksi terbuka tersebut.

BACA JUGA

Wamendagri Sebut Buka Peluang Revisi UU Parpol

Susahnya Jadi Mitra BGN, Wajib Deposit 300 Juta sampai Syarat yang Berbelit

“Langkah ini memicu perdebatan dan protes di kalangan praktisi hukum dan pemerhati administrasi publik, yang menilai keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” kata Panji.

Lebih jauh Panji menjelaskan, mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang telah diperbarui oleh PP Nomor 17 Tahun 2020, jelas disebutkan bahwa batas usia maksimal untuk mengikuti seleksi terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah 56 tahun.

“Penggunaan Surat Edaran yang bersifat internal untuk memperluas batas usia tanpa adanya revisi terhadap peraturan pemerintah yang berlaku telah menimbulkan kekhawatiran terkait pelanggaran hukum dan ketidakpastian dalam administrasi negara,” jelas Panji lagi.

Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menpan RB, lanjutnya, sejatinya bersifat administratif dan hanya mengikat instansi terkait secara internal. Tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

“Surat edaran seharusnya digunakan sebagai panduan teknis, bukan untuk mengubah substansi hukum yang telah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi. Penggunaan surat edaran dalam konteks ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa kebijakan penting seperti seleksi terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, yang menentukan kepemimpinan strategis daerah, tidak mengikuti aturan yang lebih tinggi?”.

Ia menilai, berdasarkan pandangan ahli hukum, kebijakan ini berpotensi melanggar asas legalitas, yang merupakan prinsip dasar dalam hukum administrasi negara. Setiap tindakan pemerintah, termasuk keputusan pejabat publik seperti bupati, harus berdasarkan hukum yang berlaku dan sah.

“Keputusan bupati ini dapat membawa beberapa resiko hukum dan sosial, antara lain:
Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh pejabat atau peserta seleksi yang merasa dirugikan karena keputusan ini dapat menggugat keputusan bupati di PTUN. Dalam gugatan ini, mereka dapat berargumen bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 dan berpotensi dibatalkan,” tegasnya.

Selain itu, sanksi Administratif dan pengawasan dari pemerintah pusat, karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat melakukan pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan dalam proses seleksi tersebut. Jika terbukti, bupati dapat dikenakan sanksi administratif.

“Publik yang sadar hukum akan memandang langkah bupati ini sebagai pelanggaran asas kepastian hukum. Keputusan yang tidak konsisten dengan peraturan yang berlaku akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas kepemimpinan di daerah,” paparnya.

Tak hanya itu saja, jika seleksi ini terbukti cacat hukum, hal ini dapat berdampak pada stabilitas pemerintahan daerah karena proses seleksi jabatan yang tidak sah dapat dibatalkan atau diulang. Akibatnya, pemerintahan daerah bisa mengalami stagnasi atau penundaan dalam pengisian jabatan strategis.

“Sebagai pemimpin, bupati memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan yang diambil selaras dengan peraturan hukum yang lebih tinggi. Melanggar hukum untuk alasan pragmatis tidak dapat dibenarkan. Jika keputusan seperti ini dibiarkan, maka kita sedang membuka pintu bagi praktik pemerintahan yang tidak menghormati asas kepastian hukum, yang merupakan fondasi penting bagi keadilan dan ketertiban”.

Ketika aturan hukum yang lebih tinggi diabaikan, tambah Panji, demi alasan administratif atau teknis, seperti yang terjadi dalam kasus ini, pemerintahan yang baik terancam.

“Pejabat publik harus ingat bahwa mereka bekerja di bawah kedaulatan hukum, bukan di atasnya. Dengan demikian, revisi atau perubahan aturan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, bukan melalui penggunaan surat edaran yang bersifat sementara dan internal,” pungkasnya.

Previous Post

Mendagri Bentuk Desk Monitoring Pilkada 2024

Next Post

Pejuang Siliwangi Dukung Penuh Ardjuno di Pilgub Lampung

Related Posts

Wamendagri Pastikan Tak Ada Intervensi ‘Parcok’ di Pilkada
Pemerintahan

Wamendagri Sebut Buka Peluang Revisi UU Parpol

Januari 31, 2025
Tak Ada Susu di Makan Bergizi Gratis, Ini Alasan Gerindra
Pemerintahan

Susahnya Jadi Mitra BGN, Wajib Deposit 300 Juta sampai Syarat yang Berbelit

Januari 31, 2025
Sri Mulyani Klaim Angka Pengangguran Berhasil Turun Tiga Tahun Terakhir
Pemerintahan

Survei Indikator Politik Indonesia, Ini 7 Menteri Berkinerja Baik

Januari 28, 2025
Prabowo Kritisi Birokrasi yang Dianggap Lambat dan Rumit
Pemerintahan

Banyak Menteri Berulah, Ini Kata Gerindra Soal Wacana Reshuffle Kabinet

Januari 27, 2025
Soal Aksi Demo Pegawai Kemendiktisaintek, Satryo: Kita Mutasi Besar-besaran
Pemerintahan

MENTERI AROGAN!Mendiktisaintek Bantah Pecat ASN

Januari 27, 2025
Prabowo Kritisi Birokrasi yang Dianggap Lambat dan Rumit
Pemerintahan

Jadi Ibukota Politik, Desain IKN Ditinjau Ulang

Januari 26, 2025
Next Post
Pasangan Ardjuno Tancap Gas Setelah Rakerdasus PDIP

Pejuang Siliwangi Dukung Penuh Ardjuno di Pilgub Lampung

Pendaftaran Ditutup, KPU Lampura Pastikan Dua Pasang Cakada Maju Pilkada Lampura

KPU Pesibar Batasi Jumlah Tim Pendukung di Debat Kandidat

Pecah Kongsi dengan Qomaru, Wahdi Pilih Ahmad Mufti

Sudah Dilimpahkan ke Kejari Metro, Kasus Qomaru Zaman akan Segera Disidang

Pasangan Zaiful Bokhari-Wahyudi Konsultasi ke KPU Lamtim, Bakal Jadi Lawan Ela?

Sampai 25 Oktober, Tak Ada Paslon yang Gelar Kampanye Terbuka

Mulai Besok, Pemprov Lampung Gagas Shalat Jumat Berjamaah di Masjid Kota Baru

Pemprov Lampung Sebut Pembangunan Kota Baru akan Dimulai 2025

POPULAR NEWS

KIM Plus di Pilkada Jakarta Terancam Bubar oleh Putusan MK

Skenario KIM Plus di Pilgub Lampung, RMD Diatas Angin, Arinal dan Umar Terancam?

Agustus 8, 2024
Nama Hanan Kembali Ramaikan Pilgub Lampung

Nama Hanan Kembali Ramaikan Pilgub Lampung

Agustus 6, 2024
Malam Ini DPP Golkar Gelar Pleno Plt Ketum Golkar Pengganti Airlangga

AMBIGU!Sudah Rekomendasikan Arinal, Golkar Kembali Usulkan Tiga Nama Kader Pendamping RMD

Agustus 7, 2024
PA GMNI Lampung Siap Gelar Konferda, Siapkan Regenerasi dan Sekretariat Baru

PA GMNI Lampung Siap Gelar Konferda, Siapkan Regenerasi dan Sekretariat Baru

April 10, 2025
Bupati Lampung Utara Sidak Dinas Kesehatan untuk Wujudkan Program Kesehatan Gratis

Bupati Lampung Utara Sidak Dinas Kesehatan untuk Wujudkan Program Kesehatan Gratis

Maret 5, 2025

EDITOR'S PICK

Raffi Ahmad Ditunjuk jadi Ketua Tim Pemenangan Andra Soni-Dimyati di Pilgub Banten

KPK Ungkap Ada Pejabat di Kabinet Merap Putih yang Memiliki Harta 5, 4 T, Raffi Ahmad?

Januari 22, 2025
Ny. Rahayu Riyanto Pamungkas Resmi Menjabat Ketua TP-PKK Kabupaten Pringsewu

Ny. Rahayu Riyanto Pamungkas Resmi Menjabat Ketua TP-PKK Kabupaten Pringsewu

Februari 26, 2025
Jokowi Bantah Dirinya Dianggap Menjegal Anies di Pilkada Jakarta dan Jabar

Bobby Klaim Kemajuan Pembangunan di Medan karena Faktor Menantu Mulyono

September 27, 2024
Prabowo Kritisi Birokrasi yang Dianggap Lambat dan Rumit

Menteri Komdigi Siapkan 5 Strategi Prioritas untuk Manfaatkan AI

Desember 23, 2024
https://insidepolitik.com/wp-content/uploads/2024/07/Suara-Muda-Suara-Cerdas.mp3

About

Follow us

Kategori

  • Analisa
  • Bandar Lampung
  • Daerah
  • E-Paper
  • Lampung
  • Lampung Barat
  • Lampung Selatan
  • Lampung Tengah
  • Lampung Utara
  • Luar Negeri
  • Nasional
  • Ngakak Politik
  • Parlemen
  • Pemerintahan
  • Pesawaran
  • Pringsewu
  • Tanggamus
  • Uncategorized

Recent Posts

  • DBFM 93.0 Angkat Isu Krusial “Pencegahan Bahaya Kebakaran” Bersama Kepala Damkarmat Lampung Selatan
  • Tabligh Akbar Warnai Tahun Baru Islam di Lapas Kalianda: Refleksi dan Harapan Baru bagi Warga Binaan
  • RSUDAM Lampung Klarifikasi Isu Penelantaran Pasien: “Setiap Pasien Kami Anggap Saudara”
  • Tertangkap Basah Curi Motor, Pria Asal Pringsewu Babak Belur Diamuk Massa

© 2024 INSIDEPOLITIK.COM

No Result
View All Result
  • Parlemen
  • Nasional
  • Daerah
  • Pemerintahan
  • Luar Negeri
  • Lampung
    • Bandar Lampung
    • Lampung Barat
    • Lampung Selatan
    • Lampung Tengah
    • Lampung Timur
    • Lampung Utara
    • Mesuji
    • Metro
    • Pesawaran
    • Pringsewu
    • Tanggamus
    • Tulang Bawang
    • Tulang Bawang Barat
  • Ngakak Politik
  • E-Paper

© 2024 INSIDEPOLITIK.COM

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In