INSIDE POLITIK- Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Bumisari di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dipersiapkan untuk mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Koperasi ini diharapkan mampu memperluas pemasaran produk lokal sekaligus membuka peluang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kesiapan koperasi tersebut ditinjau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Kamis (15/10/2026). Kunjungan itu merupakan bagian dari pemantauan serentak terhadap 10.070 titik KDKMP di seluruh Indonesia untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan memastikan kesiapan operasional koperasi.
Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan didampingi Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Pemantauan dilakukan untuk melihat kesiapan fasilitas dan operasional koperasi agar dapat menjalankan fungsi sesuai tujuan pembentukannya.
Zulhas: Koperasi Harus Menjadi Milik Masyarakat Desa
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa KDKMP harus menjadi milik masyarakat desa dan berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar tempat transaksi kebutuhan sehari-hari.
Menurutnya, koperasi perlu memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki desa.
“Koperasi ini bukan punya Menko Pangan, bukan punya menteri, bukan punya Pak Presiden. Ini miliknya desa, artinya milik seluruh rakyat yang ada di desa,” tegas Zulkifli.
Ia menjelaskan, desa perlu memiliki peran lebih luas dalam rantai ekonomi. Selain menjadi tempat produksi hasil pertanian dan berbagai komoditas lainnya, desa juga membutuhkan sarana pemasaran agar produk masyarakat dapat menjangkau konsumen yang lebih luas.
Dalam konteks tersebut, KDKMP dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi dan pemasaran berbagai produk UMKM, termasuk kerajinan serta hasil produksi lokal.
Bazar Mingguan Jadi Alternatif Pemasaran UMKM
Selain pemasaran melalui koperasi, kegiatan bazar mingguan juga dinilai dapat menjadi alternatif untuk mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen.
Kegiatan tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan pasar, memperkenalkan produk lokal, sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa.
“Intinya, koperasi ini menjadi pusat perkembangan ekonomi. Seluruh potensi UMKM bisa dipamerkan di sini, kerajinan bisa ditampilkan, dan setiap minggu bisa dibuat bazar. Kita ingin setiap desa maju dan berkembang melalui koperasi desa,” ujarnya.
Pengembangan fungsi pemasaran tersebut diharapkan memberi kesempatan kepada pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka melalui sarana yang lebih dekat dengan masyarakat.
Namun, manfaat yang dihasilkan akan bergantung pada pelaksanaan program, kualitas pengelolaan koperasi, ketersediaan produk, serta kemampuan pengurus membangun jaringan pemasaran.
Pemantauan Dilakukan di 10.070 Titik
Pemerintah mulai melakukan pemantauan serentak terhadap 10.070 titik KDKMP pada 15 Oktober 2026. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama delapan hari dengan melibatkan jajaran kementerian, pemerintah daerah, dan aparat kewilayahan.
Pemeriksaan mencakup kondisi bangunan, kelengkapan sarana dan prasarana, ketersediaan barang, kesiapan kendaraan operasional, serta sumber daya manusia yang akan menjalankan kegiatan koperasi.
Pemerintah juga memeriksa kesiapan ketersediaan barang bersubsidi dan kebutuhan strategis, seperti beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), MinyaKita, LPG 3 kilogram, serta pupuk.
Melalui pemantauan tersebut, berbagai kekurangan fasilitas maupun kendala operasional yang ditemukan di lapangan diharapkan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan koperasi tidak hanya siap dari sisi bangunan dan fasilitas, tetapi juga mampu menjalankan kegiatan usaha serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Manfaat bagi Warga Menjadi Tolok Ukur
Bagi Kabupaten Lampung Selatan, kesiapan KDKMP Bumisari menjadi bagian dari upaya menghadirkan sarana ekonomi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan usaha.
Apabila didukung tata kelola yang baik, ketersediaan barang, dan akses pemasaran yang memadai, koperasi berpotensi memperkuat hubungan antara produsen lokal dan konsumen serta membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM.
Pada akhirnya, keberhasilan KDKMP tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan atau kelengkapan fasilitas. Kemampuan koperasi menjalankan usaha secara berkelanjutan, melibatkan masyarakat, dan memberikan manfaat nyata bagi warga desa juga menjadi faktor penting dalam menilai keberhasilan program tersebut.***
