INSIDE POLITIK- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti pembelajaran transformasi digital nasional bertajuk “Peran Strategis Pimpinan Tinggi” yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara secara virtual meeting, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan tersebut membahas penguatan ekonomi digital, komunikasi politik, serta advokasi kebijakan publik.
Adapun narasumber pada kegiatan ini yaitu Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah dan Prof. Burhanuddin Muhtadi selaku Indikator Politik dan Guru Besar UIN.
Dalam materinya, Edwin Hidayat Abdullah membahas perkembangan dan tantangan ekonomi digital Indonesia, khususnya terkait distribusi nilai ekonomi digital, penguatan ekosistem melalui 6C (Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance, dan Catalysis), serta pentingnya membangun ekosistem digital yang resilient, independent, dan sovereign.
Edwin menjelaskan penguatan ekosistem digital melalui enam elemen, yakni Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance, dan Catalysis.
Menurutnya, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu menyelaraskan kepentingan untuk membangun ekonomi digital yang kompetitif dan inklusif.
Transformasi digital Indonesia juga perlu diarahkan menuju ekosistem yang resilient, independent, dan sovereign, dengan penguatan talenta, pembiayaan inovasi, regulasi, serta industri teknologi domestik.
Sementara itu, Prof. Burhanuddin Muhtadi membahas komunikasi politik dan advokasi kebijakan publik, termasuk pentingnya membangun dukungan politik, memahami kepentingan pemangku kepentingan, serta memperkuat komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang baik secara teknokratik belum tentu memperoleh dukungan politik maupun publik.
Menurut Burhanuddin, keberhasilan kebijakan membutuhkan political buy-in, pemahaman terhadap kepentingan konstituen, komunikasi publik yang baik, serta kemampuan membangun koalisi, bernegosiasi, dan mengelola krisis.
DPR juga perlu dipandang sebagai mitra dengan kepentingan kebijakan, konstituen, anggaran, dan reputasi.
Keikutsertaan Sekdaprov Marindo dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat wawasan dan kapasitas kepemimpinan daerah, khususnya dalam memahami dinamika kebijakan publik serta perkembangan ekonomi digital yang semakin berpengaruh terhadap pembangunan.
Materi forum menekankan pentingnya kolaborasi, penyelarasan kepentingan, dan kepercayaan untuk memastikan kebijakan publik dan transformasi digital mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.***
INSIDE POLITIK- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti pembelajaran transformasi digital nasional bertajuk “Peran Strategis Pimpinan Tinggi” yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara secara virtual meeting, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan tersebut membahas penguatan ekonomi digital, komunikasi politik, serta advokasi kebijakan publik.
Adapun narasumber pada kegiatan ini yaitu Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah dan Prof. Burhanuddin Muhtadi selaku Indikator Politik dan Guru Besar UIN.
Dalam materinya, Edwin Hidayat Abdullah membahas perkembangan dan tantangan ekonomi digital Indonesia, khususnya terkait distribusi nilai ekonomi digital, penguatan ekosistem melalui 6C (Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance, dan Catalysis), serta pentingnya membangun ekosistem digital yang resilient, independent, dan sovereign.
Edwin menjelaskan penguatan ekosistem digital melalui enam elemen, yakni Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance, dan Catalysis.
Menurutnya, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu menyelaraskan kepentingan untuk membangun ekonomi digital yang kompetitif dan inklusif.
Transformasi digital Indonesia juga perlu diarahkan menuju ekosistem yang resilient, independent, dan sovereign, dengan penguatan talenta, pembiayaan inovasi, regulasi, serta industri teknologi domestik.
Sementara itu, Prof. Burhanuddin Muhtadi membahas komunikasi politik dan advokasi kebijakan publik, termasuk pentingnya membangun dukungan politik, memahami kepentingan pemangku kepentingan, serta memperkuat komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang baik secara teknokratik belum tentu memperoleh dukungan politik maupun publik.
Menurut Burhanuddin, keberhasilan kebijakan membutuhkan political buy-in, pemahaman terhadap kepentingan konstituen, komunikasi publik yang baik, serta kemampuan membangun koalisi, bernegosiasi, dan mengelola krisis.
DPR juga perlu dipandang sebagai mitra dengan kepentingan kebijakan, konstituen, anggaran, dan reputasi.
Keikutsertaan Sekdaprov Marindo dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat wawasan dan kapasitas kepemimpinan daerah, khususnya dalam memahami dinamika kebijakan publik serta perkembangan ekonomi digital yang semakin berpengaruh terhadap pembangunan.
Materi forum menekankan pentingnya kolaborasi, penyelarasan kepentingan, dan kepercayaan untuk memastikan kebijakan publik dan transformasi digital mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.***
INSIDE POLITIK- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti pembelajaran transformasi digital nasional bertajuk “Peran Strategis Pimpinan Tinggi” yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara secara virtual meeting, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan tersebut membahas penguatan ekonomi digital, komunikasi politik, serta advokasi kebijakan publik.
Adapun narasumber pada kegiatan ini yaitu Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah dan Prof. Burhanuddin Muhtadi selaku Indikator Politik dan Guru Besar UIN.
Dalam materinya, Edwin Hidayat Abdullah membahas perkembangan dan tantangan ekonomi digital Indonesia, khususnya terkait distribusi nilai ekonomi digital, penguatan ekosistem melalui 6C (Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance, dan Catalysis), serta pentingnya membangun ekosistem digital yang resilient, independent, dan sovereign.
Edwin menjelaskan penguatan ekosistem digital melalui enam elemen, yakni Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance, dan Catalysis.
Menurutnya, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu menyelaraskan kepentingan untuk membangun ekonomi digital yang kompetitif dan inklusif.
Transformasi digital Indonesia juga perlu diarahkan menuju ekosistem yang resilient, independent, dan sovereign, dengan penguatan talenta, pembiayaan inovasi, regulasi, serta industri teknologi domestik.
Sementara itu, Prof. Burhanuddin Muhtadi membahas komunikasi politik dan advokasi kebijakan publik, termasuk pentingnya membangun dukungan politik, memahami kepentingan pemangku kepentingan, serta memperkuat komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang baik secara teknokratik belum tentu memperoleh dukungan politik maupun publik.
Menurut Burhanuddin, keberhasilan kebijakan membutuhkan political buy-in, pemahaman terhadap kepentingan konstituen, komunikasi publik yang baik, serta kemampuan membangun koalisi, bernegosiasi, dan mengelola krisis.
DPR juga perlu dipandang sebagai mitra dengan kepentingan kebijakan, konstituen, anggaran, dan reputasi.
Keikutsertaan Sekdaprov Marindo dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat wawasan dan kapasitas kepemimpinan daerah, khususnya dalam memahami dinamika kebijakan publik serta perkembangan ekonomi digital yang semakin berpengaruh terhadap pembangunan.
Materi forum menekankan pentingnya kolaborasi, penyelarasan kepentingan, dan kepercayaan untuk memastikan kebijakan publik dan transformasi digital mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.***
INSIDE POLITIK- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti pembelajaran transformasi digital nasional bertajuk “Peran Strategis Pimpinan Tinggi” yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara secara virtual meeting, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan tersebut membahas penguatan ekonomi digital, komunikasi politik, serta advokasi kebijakan publik.
Adapun narasumber pada kegiatan ini yaitu Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah dan Prof. Burhanuddin Muhtadi selaku Indikator Politik dan Guru Besar UIN.
Dalam materinya, Edwin Hidayat Abdullah membahas perkembangan dan tantangan ekonomi digital Indonesia, khususnya terkait distribusi nilai ekonomi digital, penguatan ekosistem melalui 6C (Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance, dan Catalysis), serta pentingnya membangun ekosistem digital yang resilient, independent, dan sovereign.
Edwin menjelaskan penguatan ekosistem digital melalui enam elemen, yakni Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance, dan Catalysis.
Menurutnya, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu menyelaraskan kepentingan untuk membangun ekonomi digital yang kompetitif dan inklusif.
Transformasi digital Indonesia juga perlu diarahkan menuju ekosistem yang resilient, independent, dan sovereign, dengan penguatan talenta, pembiayaan inovasi, regulasi, serta industri teknologi domestik.
Sementara itu, Prof. Burhanuddin Muhtadi membahas komunikasi politik dan advokasi kebijakan publik, termasuk pentingnya membangun dukungan politik, memahami kepentingan pemangku kepentingan, serta memperkuat komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang baik secara teknokratik belum tentu memperoleh dukungan politik maupun publik.
Menurut Burhanuddin, keberhasilan kebijakan membutuhkan political buy-in, pemahaman terhadap kepentingan konstituen, komunikasi publik yang baik, serta kemampuan membangun koalisi, bernegosiasi, dan mengelola krisis.
DPR juga perlu dipandang sebagai mitra dengan kepentingan kebijakan, konstituen, anggaran, dan reputasi.
Keikutsertaan Sekdaprov Marindo dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat wawasan dan kapasitas kepemimpinan daerah, khususnya dalam memahami dinamika kebijakan publik serta perkembangan ekonomi digital yang semakin berpengaruh terhadap pembangunan.
Materi forum menekankan pentingnya kolaborasi, penyelarasan kepentingan, dan kepercayaan untuk memastikan kebijakan publik dan transformasi digital mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.***
INSIDE POLITIK- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti pembelajaran transformasi digital nasional bertajuk “Peran Strategis Pimpinan Tinggi” yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara secara virtual meeting, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan tersebut membahas penguatan ekonomi digital, komunikasi politik, serta advokasi kebijakan publik.
Adapun narasumber pada kegiatan ini yaitu Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah dan Prof. Burhanuddin Muhtadi selaku Indikator Politik dan Guru Besar UIN.
Dalam materinya, Edwin Hidayat Abdullah membahas perkembangan dan tantangan ekonomi digital Indonesia, khususnya terkait distribusi nilai ekonomi digital, penguatan ekosistem melalui 6C (Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance, dan Catalysis), serta pentingnya membangun ekosistem digital yang resilient, independent, dan sovereign.
Edwin menjelaskan penguatan ekosistem digital melalui enam elemen, yakni Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance, dan Catalysis.
Menurutnya, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu menyelaraskan kepentingan untuk membangun ekonomi digital yang kompetitif dan inklusif.
Transformasi digital Indonesia juga perlu diarahkan menuju ekosistem yang resilient, independent, dan sovereign, dengan penguatan talenta, pembiayaan inovasi, regulasi, serta industri teknologi domestik.
Sementara itu, Prof. Burhanuddin Muhtadi membahas komunikasi politik dan advokasi kebijakan publik, termasuk pentingnya membangun dukungan politik, memahami kepentingan pemangku kepentingan, serta memperkuat komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang baik secara teknokratik belum tentu memperoleh dukungan politik maupun publik.
Menurut Burhanuddin, keberhasilan kebijakan membutuhkan political buy-in, pemahaman terhadap kepentingan konstituen, komunikasi publik yang baik, serta kemampuan membangun koalisi, bernegosiasi, dan mengelola krisis.
DPR juga perlu dipandang sebagai mitra dengan kepentingan kebijakan, konstituen, anggaran, dan reputasi.
Keikutsertaan Sekdaprov Marindo dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat wawasan dan kapasitas kepemimpinan daerah, khususnya dalam memahami dinamika kebijakan publik serta perkembangan ekonomi digital yang semakin berpengaruh terhadap pembangunan.
Materi forum menekankan pentingnya kolaborasi, penyelarasan kepentingan, dan kepercayaan untuk memastikan kebijakan publik dan transformasi digital mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.***
INSIDE POLITIK- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti pembelajaran transformasi digital nasional bertajuk “Peran Strategis Pimpinan Tinggi” yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara secara virtual meeting, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan tersebut membahas penguatan ekonomi digital, komunikasi politik, serta advokasi kebijakan publik.
Adapun narasumber pada kegiatan ini yaitu Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah dan Prof. Burhanuddin Muhtadi selaku Indikator Politik dan Guru Besar UIN.
Dalam materinya, Edwin Hidayat Abdullah membahas perkembangan dan tantangan ekonomi digital Indonesia, khususnya terkait distribusi nilai ekonomi digital, penguatan ekosistem melalui 6C (Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance, dan Catalysis), serta pentingnya membangun ekosistem digital yang resilient, independent, dan sovereign.
Edwin menjelaskan penguatan ekosistem digital melalui enam elemen, yakni Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance, dan Catalysis.
Menurutnya, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu menyelaraskan kepentingan untuk membangun ekonomi digital yang kompetitif dan inklusif.
Transformasi digital Indonesia juga perlu diarahkan menuju ekosistem yang resilient, independent, dan sovereign, dengan penguatan talenta, pembiayaan inovasi, regulasi, serta industri teknologi domestik.
Sementara itu, Prof. Burhanuddin Muhtadi membahas komunikasi politik dan advokasi kebijakan publik, termasuk pentingnya membangun dukungan politik, memahami kepentingan pemangku kepentingan, serta memperkuat komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang baik secara teknokratik belum tentu memperoleh dukungan politik maupun publik.
Menurut Burhanuddin, keberhasilan kebijakan membutuhkan political buy-in, pemahaman terhadap kepentingan konstituen, komunikasi publik yang baik, serta kemampuan membangun koalisi, bernegosiasi, dan mengelola krisis.
DPR juga perlu dipandang sebagai mitra dengan kepentingan kebijakan, konstituen, anggaran, dan reputasi.
Keikutsertaan Sekdaprov Marindo dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat wawasan dan kapasitas kepemimpinan daerah, khususnya dalam memahami dinamika kebijakan publik serta perkembangan ekonomi digital yang semakin berpengaruh terhadap pembangunan.
Materi forum menekankan pentingnya kolaborasi, penyelarasan kepentingan, dan kepercayaan untuk memastikan kebijakan publik dan transformasi digital mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.***
INSIDE POLITIK- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti pembelajaran transformasi digital nasional bertajuk “Peran Strategis Pimpinan Tinggi” yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara secara virtual meeting, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan tersebut membahas penguatan ekonomi digital, komunikasi politik, serta advokasi kebijakan publik.
Adapun narasumber pada kegiatan ini yaitu Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah dan Prof. Burhanuddin Muhtadi selaku Indikator Politik dan Guru Besar UIN.
Dalam materinya, Edwin Hidayat Abdullah membahas perkembangan dan tantangan ekonomi digital Indonesia, khususnya terkait distribusi nilai ekonomi digital, penguatan ekosistem melalui 6C (Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance, dan Catalysis), serta pentingnya membangun ekosistem digital yang resilient, independent, dan sovereign.
Edwin menjelaskan penguatan ekosistem digital melalui enam elemen, yakni Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance, dan Catalysis.
Menurutnya, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu menyelaraskan kepentingan untuk membangun ekonomi digital yang kompetitif dan inklusif.
Transformasi digital Indonesia juga perlu diarahkan menuju ekosistem yang resilient, independent, dan sovereign, dengan penguatan talenta, pembiayaan inovasi, regulasi, serta industri teknologi domestik.
Sementara itu, Prof. Burhanuddin Muhtadi membahas komunikasi politik dan advokasi kebijakan publik, termasuk pentingnya membangun dukungan politik, memahami kepentingan pemangku kepentingan, serta memperkuat komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang baik secara teknokratik belum tentu memperoleh dukungan politik maupun publik.
Menurut Burhanuddin, keberhasilan kebijakan membutuhkan political buy-in, pemahaman terhadap kepentingan konstituen, komunikasi publik yang baik, serta kemampuan membangun koalisi, bernegosiasi, dan mengelola krisis.
DPR juga perlu dipandang sebagai mitra dengan kepentingan kebijakan, konstituen, anggaran, dan reputasi.
Keikutsertaan Sekdaprov Marindo dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat wawasan dan kapasitas kepemimpinan daerah, khususnya dalam memahami dinamika kebijakan publik serta perkembangan ekonomi digital yang semakin berpengaruh terhadap pembangunan.
Materi forum menekankan pentingnya kolaborasi, penyelarasan kepentingan, dan kepercayaan untuk memastikan kebijakan publik dan transformasi digital mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.***
INSIDE POLITIK- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengikuti pembelajaran transformasi digital nasional bertajuk “Peran Strategis Pimpinan Tinggi” yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara secara virtual meeting, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan tersebut membahas penguatan ekonomi digital, komunikasi politik, serta advokasi kebijakan publik.
Adapun narasumber pada kegiatan ini yaitu Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah dan Prof. Burhanuddin Muhtadi selaku Indikator Politik dan Guru Besar UIN.
Dalam materinya, Edwin Hidayat Abdullah membahas perkembangan dan tantangan ekonomi digital Indonesia, khususnya terkait distribusi nilai ekonomi digital, penguatan ekosistem melalui 6C (Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance, dan Catalysis), serta pentingnya membangun ekosistem digital yang resilient, independent, dan sovereign.
Edwin menjelaskan penguatan ekosistem digital melalui enam elemen, yakni Connectivity, Capital, Competency, Commerce, Compliance, dan Catalysis.
Menurutnya, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu menyelaraskan kepentingan untuk membangun ekonomi digital yang kompetitif dan inklusif.
Transformasi digital Indonesia juga perlu diarahkan menuju ekosistem yang resilient, independent, dan sovereign, dengan penguatan talenta, pembiayaan inovasi, regulasi, serta industri teknologi domestik.
Sementara itu, Prof. Burhanuddin Muhtadi membahas komunikasi politik dan advokasi kebijakan publik, termasuk pentingnya membangun dukungan politik, memahami kepentingan pemangku kepentingan, serta memperkuat komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang baik secara teknokratik belum tentu memperoleh dukungan politik maupun publik.
Menurut Burhanuddin, keberhasilan kebijakan membutuhkan political buy-in, pemahaman terhadap kepentingan konstituen, komunikasi publik yang baik, serta kemampuan membangun koalisi, bernegosiasi, dan mengelola krisis.
DPR juga perlu dipandang sebagai mitra dengan kepentingan kebijakan, konstituen, anggaran, dan reputasi.
Keikutsertaan Sekdaprov Marindo dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat wawasan dan kapasitas kepemimpinan daerah, khususnya dalam memahami dinamika kebijakan publik serta perkembangan ekonomi digital yang semakin berpengaruh terhadap pembangunan.
Materi forum menekankan pentingnya kolaborasi, penyelarasan kepentingan, dan kepercayaan untuk memastikan kebijakan publik dan transformasi digital mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.***
