INSIDE POLITIK- Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2026. Pembukaan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, di Gedung Pusiban, Selasa (14/7/2026).
PKN Tingkat II tahun ini mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif untuk Mendukung Transformasi Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan”. Kegiatan strategis tersebut diikuti para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, serta perwakilan kementerian.
Pelatihan akan berlangsung hingga 13 November 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 47 orang yang berasal dari berbagai instansi pemerintah daerah maupun pusat.
Kurikulum PKN Tingkat II disusun secara komprehensif oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Materi yang diberikan meliputi pengelolaan diri dan integritas, kepemimpinan strategis berbasis digitalisasi dan kewirausahaan, manajemen strategis sektor publik, hingga penyusunan dan implementasi proyek perubahan. Selain itu, peserta juga dibekali penguatan pola pikir serta tata kelola pemerintahan berbasis digital (e-government).
Saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung, Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas kepemimpinan aparatur sipil negara (ASN) di tengah tantangan disrupsi global, perubahan iklim, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik.
Menurutnya, birokrasi saat ini tidak lagi cukup menjalankan fungsi administratif semata, tetapi harus mampu menjadi motor penggerak perubahan yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada solusi.
“Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan memperoleh manfaat nyata berupa penguatan kapasitas berpikir strategis, kemampuan membangun kolaborasi, ketajaman dalam membaca perubahan, serta keberanian menghadirkan solusi yang adaptif dan berkelanjutan,” ujar Marindo.
Ia menambahkan, arah pembangunan Provinsi Lampung harus berjalan seiring dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Keberhasilan pembangunan daerah, menurutnya, tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Tema besar mengenai kelestarian lingkungan dalam PKN Tingkat II dijabarkan ke dalam tiga pilar utama, yakni kepemimpinan adaptif dalam tata ruang berwawasan lingkungan, perlindungan sumber daya alam dan pengendalian pencemaran, serta peningkatan ketahanan iklim dan mitigasi bencana.
Pada kesempatan tersebut, Marindo juga menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada Provinsi Lampung sebagai penyelenggara pelatihan kepemimpinan tingkat nasional.
Di akhir sambutan, Pemerintah Provinsi Lampung menitipkan lima pesan kepada seluruh peserta, salah satunya agar setiap proyek perubahan yang dihasilkan selama pelatihan dapat langsung diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pastikan setiap aksi perubahan yang Saudara susun tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar menjadi inovasi yang aplikatif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, daya saing daerah, serta kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN), Army Winarty, menekankan bahwa isu lingkungan hidup kini telah menjadi bagian penting dari pembangunan nasional.
Menurutnya, persoalan lingkungan tidak lagi menjadi tanggung jawab satu sektor saja, melainkan berkaitan erat dengan aspek ekonomi, fiskal, kesehatan, energi, keamanan manusia, hingga tata kelola pemerintahan.
Mengacu pada data Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) dan perkembangan bencana alam di Indonesia, Army menjelaskan bahwa perubahan iklim telah menimbulkan berbagai dampak serius, mulai dari cuaca ekstrem, perubahan pola curah hujan, hingga ancaman terhadap kawasan pesisir dan ketahanan pangan nasional.
Karena itu, penanganan bencana harus menjadi bagian dari kebijakan strategis berbasis data (evidence-based policy), bukan sekadar respons terhadap kondisi darurat.
Army juga menjelaskan pentingnya kepemimpinan adaptif dalam menghadapi persoalan pembangunan. Menurutnya, tantangan yang dihadapi birokrasi saat ini membutuhkan pendekatan kolaboratif, mulai dari penataan ruang, perlindungan kawasan resapan, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga perubahan budaya masyarakat.
Melalui PKN Tingkat II, peserta didorong untuk mengubah paradigma dari birokrasi yang bersifat sektoral menjadi kolaboratif, serta dari pola kerja administratif menuju kepemimpinan yang mampu menciptakan nilai publik (public value).
Ia menegaskan bahwa tata ruang bukan sekadar persoalan zonasi dan perizinan, melainkan bagian dari keputusan strategis yang harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Menutup arahannya, Army Winarty mengingatkan bahwa birokrasi masa depan membutuhkan pemimpin yang berani beradaptasi, meninggalkan pola lama, serta mampu menghadirkan inovasi bagi kemajuan bangsa.
“Birokrasi masa depan tidak membutuhkan pemimpin yang hanya nyaman dengan rutinitas. Yang dibutuhkan adalah pemimpin adaptif yang berani berinovasi dan siap membawa transformasi menuju tata kelola pemerintahan kelas dunia demi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.***
