INSIDE POLITIK- Hari Kelautan Nasional baru saja berlalu. Berbagai ajakan untuk mencintai laut kembali memenuhi ruang publik. Namun, penghormatan terhadap laut tidak cukup diwujudkan melalui seremoni, slogan, atau unggahan media sosial. Penghormatan yang sesungguhnya tercermin dari cara kita memperlakukan ruang-ruang yang menjaga laut dan kehidupan di sekitarnya. Salah satunya adalah sempadan pantai.
Sempadan Pantai: Benteng Ekologis yang Terlupakan
Bagi banyak orang, pantai adalah ruang pertama untuk mengenal laut. Di sanalah anak-anak berlari di atas pasir, nelayan mendorong perahu saat fajar, keluarga menikmati senja, pedagang kecil mencari rezeki, dan masyarakat pesisir merawat tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pantai bukan sekadar bentang alam yang memisahkan daratan dan lautan, melainkan ruang hidup yang menyatukan manusia dengan alam.
Di sepanjang garis pantai terdapat sempadan pantai, ruang penyangga yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting. Kawasan ini menjadi benteng pertama yang melindungi daratan dari abrasi, gelombang pasang, banjir rob, hingga dampak perubahan iklim. Pada saat yang sama, sempadan pantai merupakan ruang publik tempat masyarakat mencari nafkah, berinteraksi, mempertahankan budaya bahari, dan menikmati lingkungan pesisir.
Ironisnya, justru ruang yang bekerja paling keras melindungi manusia sering kali menjadi ruang yang paling mudah dilupakan dalam perencanaan pembangunan.
Ketika Ruang Penyangga Berubah Menjadi Kawasan Eksklusif
Dalam beberapa tahun terakhir, fungsi sempadan pantai di berbagai wilayah pesisir Indonesia perlahan mengalami penyusutan. Yang menghilang bukan semata-mata bentang lahannya, melainkan fungsi dan keberadaannya sebagai ruang bersama.
Sedikit demi sedikit, kawasan yang semestinya menjadi zona perlindungan berubah menjadi area eksklusif yang dipenuhi hotel, resort, kawasan industri, pelabuhan, pagar pembatas, hingga proyek reklamasi. Laut tetap berada di tempatnya. Ombak masih datang silih berganti. Namun, untuk menjangkaunya, masyarakat harus berjalan lebih jauh, mencari celah di antara pagar, atau bahkan kehilangan akses sama sekali.
Barangkali suatu hari nanti, anak-anak akan bertanya kepada orang tuanya, “Benarkah dulu semua orang bisa bermain di pantai tanpa harus membeli tiket?” Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya menyimpan kegelisahan tentang arah pembangunan yang sedang kita pilih.
Paradoks Investasi dan Keberlanjutan Lingkungan
Investasi merupakan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, investasi bukanlah sesuatu yang perlu dipertentangkan dengan perlindungan lingkungan.
Persoalannya muncul ketika keberhasilan pembangunan hanya diukur dari besarnya modal yang masuk atau banyaknya bangunan yang berdiri, sementara benteng ekologis yang menopang keberlanjutan justru dipandang sebagai lahan yang belum produktif.
Padahal sempadan pantai telah memberikan manfaat ekonomi yang tidak sedikit. Ia melindungi infrastruktur, mengurangi risiko bencana, menjaga produktivitas perikanan, dan mempertahankan kualitas lingkungan. Bedanya, jasa-jasa itu tidak pernah muncul dalam laporan keuangan, sehingga sering kali dianggap tidak memiliki nilai.
Ketika Alam Mengirimkan Tagihan
Alam memiliki kesabaran yang luar biasa, tetapi ia juga memiliki cara sendiri untuk mengingatkan manusia.
Ketika vegetasi pantai ditebang, mangrove dialihfungsikan, dan sempadan dipersempit, perlindungan alami terhadap pesisir ikut melemah. Abrasi meningkat, banjir rob semakin sering, habitat satwa rusak, kualitas perairan menurun, dan kemampuan pantai menghadapi perubahan iklim ikut berkurang.
Ironisnya, biaya dari semua kerusakan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah. Yang semula dihemat dalam proses pembangunan kemudian muncul sebagai biaya rehabilitasi pantai, pembangunan tanggul, pemulihan ekosistem, hingga menurunnya hasil perikanan. Keuntungan mungkin dinikmati oleh sebagian pihak, tetapi ongkos ekologisnya dibayar bersama.
Ketika Ruang Publik Menghilang, Memori Kolektif Ikut Memudar
Pantai bukan sekadar destinasi wisata. Ia adalah ruang publik tempat masyarakat membangun hubungan dengan laut.
Di sanalah nelayan melaut, anak-anak belajar berenang, keluarga menikmati sore, pelaku UMKM mencari penghidupan, dan berbagai tradisi bahari terus hidup. Hubungan itu melahirkan memori kolektif yang membentuk identitas masyarakat pesisir sekaligus identitas Indonesia sebagai bangsa maritim.
Ketika akses menuju pantai semakin tertutup, yang hilang bukan hanya ruang fisik. Yang ikut memudar adalah pengalaman bersama yang selama ini diwariskan antargenerasi. Tradisi kehilangan panggungnya. Cerita tentang laut berubah menjadi nostalgia. Kedekatan masyarakat dengan pesisir perlahan digantikan oleh pagar, tembok, dan batas-batas kepemilikan.
Jangan sampai anak cucu kita kelak mengenal pantai seperti mengenal ruang komersial: indah dipandang, tetapi hanya dapat dinikmati setelah melewati gerbang tertentu dan membayar tiket masuk. Harga yang paling mahal bukanlah tiket itu sendiri, melainkan hilangnya hak untuk membangun kenangan di ruang yang seharusnya menjadi milik bersama.
Regulasi Sudah Ada, Tata Kelola Masih Menjadi Tantangan
Indonesia tidak kekurangan regulasi mengenai pengelolaan wilayah pesisir, perlindungan lingkungan hidup, penataan ruang, maupun penanaman modal. Semuanya telah memberikan arah bahwa pembangunan harus berlangsung secara berkelanjutan.
Tantangan terbesar justru terletak pada konsistensi tata kelola. Perizinan harus berbasis kajian ilmiah, pengawasan dilakukan secara berkelanjutan, dan penegakan hukum mampu melindungi lingkungan sekaligus memberikan kepastian bagi investasi yang bertanggung jawab. Di sisi lain, masyarakat pesisir harus benar-benar dilibatkan dalam setiap keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka.
Membangun Tanpa Menghilangkan Pantai
Pilihan antara investasi dan lingkungan sesungguhnya adalah dikotomi yang keliru. Berbagai praktik menunjukkan bahwa investasi dapat berjalan seiring dengan konservasi apabila dirancang secara bertanggung jawab.
Ekowisata berbasis masyarakat, rehabilitasi mangrove, infrastruktur hijau, pengelolaan sampah terpadu, penggunaan energi bersih, dan kemitraan dengan koperasi lokal merupakan contoh bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berjalan tanpa mengorbankan benteng ekologis maupun ruang publik.
Pembangunan yang baik bukanlah pembangunan yang membuat masyarakat semakin jauh dari pantainya, melainkan pembangunan yang memungkinkan ekonomi tumbuh tanpa memutus hubungan manusia dengan laut.
Lampung: Potensi Besar, Tanggung Jawab yang Lebih Besar
Dengan garis pantai yang panjang dan kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah, Lampung memiliki peluang besar untuk menjadi contoh pembangunan pesisir yang berkelanjutan.
Potensi tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang menempatkan sempadan pantai sebagai benteng ekologis sekaligus ruang publik. Sebab menjaga pantai bukan hanya menjaga pasir dan ombak, tetapi juga melindungi masyarakat dari bencana, menopang ekonomi lokal, memperkuat pariwisata, dan merawat identitas budaya pesisir.
Menjaga Sempadan Pantai adalah Menjaga Masa Depan
Pada akhirnya, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk atau banyaknya bangunan yang berdiri di tepi laut. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika pembangunan tetap menyisakan ruang bagi alam untuk bekerja dan ruang bagi masyarakat untuk hidup.
Sempadan pantai bukan ruang kosong yang menunggu untuk dimanfaatkan. Ia adalah ruang hidup yang selama ini bekerja tanpa henti melindungi manusia, meski jarang disebut dalam pidato-pidato pembangunan.
Cara kita memperlakukan sempadan pantai hari ini akan menentukan seperti apa hubungan generasi mendatang dengan laut. Apakah mereka masih dapat berlari di atas pasir, menyaksikan nelayan kembali dari laut, dan mewarisi tradisi bahari yang hidup? Ataukah mereka hanya akan mengenal pantai dari balik pagar, melalui brosur wisata, atau setelah membeli tiket untuk menikmati ruang yang dahulu terbuka bagi semua?
Jika pilihan kedua yang terjadi, sesungguhnya yang menguap bukan hanya sempadan pantai. Yang ikut menghilang adalah memori kolektif, keadilan ruang, dan sebagian dari jati diri kita sebagai bangsa maritim.***
