INSIDE POLITIK- Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi sebagai fondasi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan. Secara teori, program ini memang terdengar ideal. Data yang dikumpulkan diklaim akan menjadi dasar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan UMKM, pelatihan usaha, hingga perencanaan infrastruktur yang lebih tepat sasaran. Bahkan pemerintah menyebut sensus ekonomi sebagai peta besar untuk mengetahui kondisi riil dunia usaha dari tingkat mikro hingga korporasi besar.
Namun di balik tujuan yang tampak mulia tersebut, muncul pertanyaan yang semakin sering terdengar dari masyarakat. Apakah sensus ekonomi benar-benar dirancang untuk memahami kesulitan rakyat, atau justru lebih fokus memetakan aset dan kemampuan ekonomi warga? Pertanyaan ini muncul karena banyak responden mengaku pertanyaan yang diajukan petugas sering kali menyentuh wilayah yang dianggap sangat pribadi. Mulai dari pekerjaan suami atau istri, jumlah penghasilan, penggunaan listrik, kepemilikan kendaraan, jenis bahan bakar rumah tangga, hingga status kepemilikan rumah.
” Pusing banget ditanya apa pekerjaan suami, berapa gajinya, pakai AC atau tidak, berapa token listrik sebulan, pakai gas apa, berapa kendaraan yang dimiliki, ada mobil atau tidak, rumah milik pribadi atau bukan. Pertanyaannya bikin risih dan buang-buang waktu,” keluh salah satu warga yang merasa tidak nyaman saat didatangi petugas pendataan dari rumah ke rumah. Keluhan semacam ini bukan kasus tunggal. Di berbagai daerah, muncul keresahan serupa karena masyarakat merasa privasinya terlalu dalam diungkap untuk sebuah program yang manfaat langsungnya belum mereka rasakan.
Keresahan itu bahkan berkembang menjadi bentuk penolakan terbuka. Ada warga yang menempelkan tulisan tangan di depan rumahnya yang berisi penolakan terhadap petugas sensus. Alasannya sederhana namun mencerminkan kecurigaan yang cukup luas: mereka khawatir data yang dikumpulkan akan menjadi dasar munculnya kebijakan pajak baru di masa depan. Ketidakpercayaan ini semakin menguat setelah beredar pernyataan bahwa pemerintah perlu mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat yang berkembang melalui platform digital dan marketplace. Bagi sebagian warga, logika tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Jika seseorang memperoleh penghasilan besar dari hasil kerja keras dan usaha yang sah, mengapa hal itu harus menjadi perhatian khusus negara?
Di sisi lain, pemerintah tentu memiliki alasan kuat mengapa sensus ekonomi tetap dilakukan. Tanpa data yang lengkap, kebijakan sering kali salah sasaran. Bantuan UMKM bisa jatuh kepada pihak yang tidak membutuhkan, sementara pelaku usaha kecil yang benar-benar kesulitan justru terlewat. Masalahnya, manfaat jangka panjang tersebut harus berhadapan dengan biaya pelaksanaan yang sangat besar. Negara menghabiskan anggaran tidak sedikit untuk mendata jutaan unit usaha secara langsung. Ironisnya, hasil yang diperoleh belum tentu sepenuhnya akurat karena sangat bergantung pada kejujuran responden. Jika masyarakat tidak percaya kepada tujuan pendataan, maka kemungkinan muncul jawaban yang tidak sesuai fakta juga semakin besar.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah substansi pertanyaan itu sendiri. Banyak warga menilai sensus ekonomi terlalu sibuk menanyakan apa yang dimiliki masyarakat, tetapi jarang menggali apa yang sebenarnya menjadi masalah mereka. Berapa gram emas yang dimiliki, berapa kendaraan yang dipunyai, berapa besar konsumsi listrik, sering kali dianggap lebih penting daripada pertanyaan mengenai kesulitan modal usaha, hambatan pemasaran, tingginya harga bahan baku, atau beratnya persaingan ekonomi yang mereka hadapi setiap hari. Akibatnya muncul kesan bahwa negara lebih tertarik menghitung aset daripada mendengarkan keluhan rakyat.
Di sinilah letak tantangan terbesar pemerintah. Sensus ekonomi seharusnya tidak hanya menjadi alat pengumpulan angka dan statistik, tetapi juga sarana membangun kepercayaan publik. Ketika masyarakat mulai mempertanyakan tujuan pendataan, merasa terganggu, bahkan curiga terhadap motif di baliknya, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar kualitas data, melainkan legitimasi kebijakan itu sendiri. Sebab pada akhirnya, data yang baik tidak hanya lahir dari formulir yang lengkap, melainkan dari rasa percaya bahwa informasi yang diberikan benar-benar digunakan untuk membantu rakyat, bukan sekadar menambah daftar panjang administrasi negara.***
