INSIDE POLITIK- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta seluruh jajaran Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Lampung menghadirkan program kesejahteraan sosial yang lebih kreatif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) LKKS Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (13/5/2026).
Rakerda yang mengusung tema “Strategi Kreatif dan Sinergi LKKS dalam Optimalisasi Program Kesejahteraan Sosial” itu menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antar lembaga sosial dalam menghadapi berbagai tantangan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Jihan Nurlela yang juga menjabat sebagai Ketua Umum LKKS Provinsi Lampung menegaskan bahwa rapat kerja merupakan langkah strategis dalam menyusun arah program kerja organisasi agar lebih terarah dan tepat sasaran.
“Ini merupakan rapat kerja pertama sejak dilantik hampir satu tahun lalu. Setelah ini kita harus bergerak lebih cepat. Program-program yang sudah berjalan harus dievaluasi dan diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Jihan.
Menurutnya, tantangan sosial yang semakin kompleks saat ini membutuhkan inovasi, kolaborasi, dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, maupun masyarakat.
Ia menilai tema Rakerda tahun ini sangat relevan karena menekankan pentingnya strategi kreatif dan sinergi dalam menjalankan program kesejahteraan sosial di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Program sosial tidak bisa lagi berjalan biasa-biasa saja. Harus kreatif, adaptif, efektif, dan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Jihan mengungkapkan, saat ini terdapat 228 lembaga kesejahteraan sosial yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Menurutnya, jumlah tersebut merupakan kekuatan besar yang harus dioptimalkan untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“LKKS harus menjadi ujung tombak pelayanan sosial di daerah masing-masing dan memperkuat semangat gotong royong serta solidaritas sosial di tengah masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta agar penyusunan program kerja LKKS tahun 2026 lebih terukur dan berorientasi pada solusi nyata, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat prasejahtera.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong pembangunan sumber daya manusia melalui berbagai program strategis seperti penguatan ekonomi desa, hilirisasi potensi desa, hingga pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, LKKS diharapkan mampu menghadirkan program yang sejalan dengan arah pembangunan daerah, khususnya dalam pemberdayaan keluarga prasejahtera dan peningkatan kepedulian sosial.
“Sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, relawan sosial, dan masyarakat harus terus diperkuat agar program kesejahteraan sosial berjalan optimal,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Jihan juga menyoroti pentingnya membangun semangat kebersamaan dan rasa memiliki di tubuh LKKS agar organisasi mampu bergerak lebih solid dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Ayo kita hidupkan kembali LKKS menjadi organisasi yang benar-benar berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.***
