INSIDE POLITIK- Penggiat Kebijakan Publik Indonesia, Abdullah Sani, melontarkan kritik keras terhadap polemik dana Participating Interest (PI) 10 persen Blok Migas South East Sumatra (SES) yang menyeret nama mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Dalam surat terbuka tertanggal 11 Mei 2026, ia menilai dana ratusan miliar rupiah yang seharusnya menjadi harapan kesejahteraan masyarakat justru berubah menjadi dugaan skandal yang mengguncang publik Lampung.
Nilai dana PI yang dipersoalkan tidak kecil. Totalnya mencapai S$17,286 juta atau sekitar Rp271 miliar. Dana tersebut berasal dari pengalihan Participating Interest 10 persen Wilayah Kerja South East Sumatra antara PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatera dengan PT Lampung Energi Berjaya.
“Ini bukan sekadar angka. Ini menyangkut hak rakyat Lampung atas kekayaan alamnya sendiri,” tegas Abdullah Sani dalam keterangannya.
Kekayaan Alam yang Seharusnya Menyejahterakan
Participating Interest atau PI 10 persen merupakan hak daerah penghasil migas untuk ikut memiliki saham pengelolaan blok migas melalui BUMD. Skema ini diatur dalam Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 yang diperbarui melalui Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025.
Secara konsep, PI dibuat agar daerah penghasil migas tidak hanya menjadi penonton eksploitasi sumber daya alam. Daerah diberi kesempatan memperoleh dividen dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun di Lampung, situasi berubah panas setelah Kejaksaan Tinggi Lampung mengusut dugaan penyimpangan dana PI tersebut. Bahkan publik dikejutkan dengan penahanan mantan Gubernur Lampung terkait perkara yang kini menjadi sorotan nasional.
Abdullah Sani menyebut kasus ini sebagai ironi besar konstitusi.
“Saat kekayaan alam dijadikan ladang korupsi, bukan kemakmuran bagi masyarakat Lampung.”
Dugaan Kejanggalan Dana Rp271 Miliar
Sorotan utama berada pada aliran dana PI yang masuk ke kas daerah. Abdullah Sani mempertanyakan mekanisme pencatatan dan penggunaan dana tersebut.
Menurutnya, dana PI tidak bisa serta-merta dianggap sebagai keuntungan tunai pemerintah daerah. Dana tersebut semestinya dicatat sebagai pendapatan usaha BUMD yang wajib diaudit secara menyeluruh sebelum dapat dibagikan sebagai dividen.
Ia menegaskan terdapat sejumlah tahapan hukum dan mekanisme korporasi yang harus dijalankan:
Dana PI wajib diaudit akuntan publik atau BPK
Sebagian laba harus disisihkan minimal 20 persen sebagai cadangan perusahaan
Pembagian dividen hanya bisa diputuskan melalui RUPS
Dana tidak boleh langsung diperlakukan sebagai PAD sebelum proses korporasi selesai
Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum menelusuri secara detail aliran dana tersebut, termasuk klasifikasi anggaran yang masuk ke kas daerah.
Desakan Audit dan Penelusuran Dana
Dalam surat terbukanya, Abdullah Sani mendesak Kejaksaan Tinggi Lampung untuk memeriksa aliran dana PI Rp271 miliar yang diduga masuk ke kas daerah Provinsi Lampung.
Ia juga meminta BPK RI Perwakilan Lampung melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) guna memastikan penggunaan dana benar-benar sesuai aturan.
Menurutnya, transparansi mutlak diperlukan agar publik mengetahui apakah dana hasil kekayaan alam tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat atau justru menjadi bancakan segelintir elite.
Publik Lampung Menanti Jawaban
Kasus PI 10 persen kini menjadi salah satu isu paling sensitif di Lampung. Di tengah tekanan ekonomi masyarakat dan tuntutan pembangunan daerah, dugaan penyimpangan dana migas bernilai ratusan miliar rupiah memantik kemarahan publik.
Masyarakat kini menunggu keberanian aparat hukum mengungkap seluruh fakta di balik aliran dana tersebut.
Sebab bagi warga Lampung, persoalan ini bukan hanya soal dugaan korupsi, tetapi tentang siapa sebenarnya yang menikmati kekayaan alam Lampung: rakyat atau elite kekuasaan.***
