INSIDE POLITIK- Penjelasan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, Elroy Koyari, mengenai persoalan banjir di Kota Bandar Lampung menjadi perhatian dalam forum diskusi yang digelar di IBI Darmajaya, Selasa (28/4/2026).
Dalam forum tersebut, Elroy memaparkan sejumlah faktor yang dinilai menjadi penyebab banjir berulang di Bandar Lampung. Ia menyebut persoalan tidak hanya berkaitan dengan normalisasi sungai, tetapi juga kondisi tanggul, penyempitan aliran sungai akibat pembangunan infrastruktur, hingga persoalan sampah.
Menurut Elroy, banyak tanggul sungai yang mengalami kerusakan bukan merupakan aset BBWS, sehingga perbaikannya menjadi kewenangan pemerintah daerah.
“Kami bisa melakukan normalisasi sungai, tetapi untuk perbaikan tanggul yang bukan aset balai menjadi kewenangan pemerintah daerah,” ujarnya dalam diskusi.
Ia juga menyoroti keberadaan sejumlah jembatan dan gorong-gorong yang dinilai mempersempit aliran sungai. Kondisi tersebut disebut berdampak pada terhambatnya debit air saat hujan deras sehingga menyebabkan limpasan air ke jalan maupun permukiman warga.
Selain itu, Elroy menilai penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya pada satu titik tertentu. Menurutnya, diperlukan perencanaan terpadu berbasis daerah aliran sungai (DAS) dari hulu hingga hilir agar solusi yang dilakukan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kalau hanya menangani satu titik, maka persoalan akan berpindah ke titik lain. Harus ada desain penanganan menyeluruh,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Elroy juga menyampaikan bahwa BBWS siap mendukung langkah penanganan banjir melalui intervensi fisik apabila telah tersedia desain teknis yang jelas dan adanya sinergi lintas pemerintah.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran serta belum adanya perencanaan detail menjadi salah satu kendala penanganan banjir yang selama ini masih bersifat bertahap.
Diskusi tersebut juga sempat diwarnai perbedaan pandangan antara narasumber dan peserta forum terkait penanganan banjir di Bandar Lampung. Namun forum tetap berlangsung dengan pembahasan mengenai pentingnya kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam mengatasi persoalan banjir secara menyeluruh.***
