INSIDE POLITIK _Pertanyaan mengapa BUMD diperas sering muncul setiap kali ada kasus korupsi atau konflik kepentingan di daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejatinya dibentuk untuk melayani kepentingan publik dan menggerakkan ekonomi lokal.
Namun, dalam praktiknya, banyak BUMD justru terjebak dalam tekanan non-bisnis. Tekanan ini bisa datang dari elite politik, oknum birokrasi, hingga pihak eksternal yang memanfaatkan posisi strategis BUMD.
Peran Strategis BUMD dalam Kehidupan Daerah
BUMD hadir di berbagai sektor penting. Mulai dari air minum, energi, transportasi, perbankan, hingga pasar daerah.
Bagi masyarakat, BUMD menyentuh kebutuhan sehari-hari. Tarif air, layanan transportasi, atau harga pangan sering kali bergantung pada kinerja BUMD.
Karena mengelola sumber daya penting, BUMD menjadi “lahan basah” yang rawan diperebutkan.
Akar Masalah: Mengapa BUMD Diperas?
Ketergantungan pada Kekuasaan
BUMD dimiliki pemerintah daerah. Artinya, kepala daerah dan DPRD memiliki pengaruh besar dalam pengangkatan direksi dan komisaris.
Ketergantungan ini membuka ruang intervensi. Ketika jabatan tidak sepenuhnya berbasis profesionalisme, tekanan pun mudah terjadi.
Dalam kondisi tertentu, direksi BUMD berada di posisi serba salah antara menjaga bisnis atau memenuhi permintaan pihak berpengaruh.
Minimnya Transparansi dan Akuntabilitas
Sebagian BUMD masih tertutup dalam pengelolaan keuangan. Laporan tidak mudah diakses publik, pengawasan lemah, dan budaya evaluasi belum kuat.
Situasi ini memudahkan praktik pemerasan. Ketika sistem longgar, oknum lebih leluasa bermain di balik layar.
Bagi masyarakat, masalah ini sering baru terungkap setelah kerugian membesar.
Human Interest: Dampak Nyata bagi Pegawai dan Masyarakat
Di balik isu mengapa BUMD diperas, ada cerita manusia. Pegawai BUMD sering menjadi korban tekanan internal dan eksternal.
Mereka dituntut bekerja profesional, tetapi berada di lingkungan yang sarat kepentingan. Tidak jarang, pegawai merasa takut menolak perintah yang tidak sesuai prosedur.
Di sisi lain, masyarakat juga dirugikan. Layanan menjadi mahal, kualitas menurun, dan tujuan pelayanan publik melenceng.
Politik Lokal dan BUMD: Hubungan yang Rumit
BUMD kerap dijadikan alat politik. Menjelang pemilihan kepala daerah, BUMD bisa dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral.
Dukungan dana, proyek, atau jabatan sering dikaitkan dengan loyalitas politik. Inilah salah satu jawaban mengapa BUMD diperas secara sistematis.
Ketika siklus politik terus berulang, BUMD sulit tumbuh sehat.
Dampak Jangka Panjang bagi Keuangan Daerah
Pemerasan dan intervensi membuat BUMD tidak efisien. Alih-alih menyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah), BUMD justru menjadi beban.
Kerugian BUMD akhirnya ditutup APBD. Artinya, masyarakat kembali menanggung akibatnya.
Dalam jangka panjang, kepercayaan publik terhadap BUMD pun menurun.
Upaya Perbaikan yang Mulai Terlihat
Beberapa daerah mulai berbenah. Rekrutmen direksi dilakukan lebih terbuka, pengawasan diperkuat, dan laporan keuangan dipublikasikan.Meski belum merata, langkah ini menunjukkan bahwa BUMD bisa dikelola secara profesional jika ada kemauan politik yang kuat.Peran media dan masyarakat sipil juga penting sebagai pengawas eksternal.***
