INSIDE POLITIK—Birokrasi kini menemukan “pahlawan” baru: sidik jari digital. Pada Senin, 8 Desember 2025, Pemerintah Kabupaten Tanggamus resmi meluncurkan Aplikasi Absensi Fingerprint Online Terintegrasi. Sistem ini digadang-gadang sebagai tonggak Transformasi Digital yang akan menata kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Peluncuran ini seolah menjadi pengakuan bahwa masalah utama birokrasi bukanlah inovasi, pelayanan publik, atau integritas, melainkan satu hal yang sederhana namun mendasar: kehadiran tepat waktu di kantor. Sistem sidik jari biometrik ini tidak hanya mengawasi jam masuk dan pulang, tetapi juga berfungsi sebagai indikator pertama bagi Bupati dan jajaran Forkopimda untuk menilai disiplin ASN.
Menurut Kepala Dinas Kominfo Tanggamus, Suhartono, sistem ini dirancang untuk “memperkuat sistem penilaian kinerja” dengan pemantauan langsung melalui Dashboard Eksekutif Bupati. Tanpa mekanisme real-time ini, para ASN dikhawatirkan akan kembali pada kebiasaan absensi semu, yang selama ini menjadi salah satu kelemahan birokrasi di daerah.
Bupati Tanggamus, Drs. Hi. Moh. Saleh Asnawi, MA., MH., dalam sambutannya menekankan pentingnya kedisiplinan waktu. Ia mengingatkan bahwa disiplin adalah fondasi utama untuk mencapai hasil maksimal. Pernyataan ini mencerminkan kenyataan miris: setelah berbagai program reformasi, tunjangan, dan pelatihan berbasis integritas, masih ada kebutuhan mendasar untuk memastikan ASN berada di tempat kerja sesuai jam yang ditetapkan.
Peluncuran sistem fingerprint ini mencakup seluruh ASN, Non-ASN, tenaga kebersihan, hingga driver. Dengan kata lain, pemerintah daerah menganggap seluruh elemen birokrasi potensial untuk mangkir. Sidik jari digital bukan sekadar alat absensi, tetapi juga “borgol digital” yang menegaskan kontrol pemerintah terhadap disiplin warganya sendiri.
Namun, realitas di lapangan masih menyisakan pertanyaan besar. Untuk tingkat kecamatan, infrastruktur jaringan dan integrasi perangkat fingerprint masih dalam tahap penyelesaian. Camat dan lurah di beberapa wilayah masih menggunakan metode absensi konvensional. Hal ini menimbulkan celah: data kinerja yang dikumpulkan di tingkat pusat mungkin belum sepenuhnya akurat. Dengan kata lain, separuh akuntabilitas digital belum terealisasi sepenuhnya.
Di sisi lain, laporan Kadis Kominfo menunjukkan bahwa Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tanggamus meningkat drastis dari “Kurang” pada 2021 menjadi “Sangat Baik” pada 2025. Kabupaten Tanggamus bahkan menerima penghargaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai daerah terbaik dalam penerapan transformasi digital di Lampung. Namun, capaian ini masih menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah peningkatan indeks SPBE ini benar-benar meningkatkan kualitas layanan publik yang dirasakan warga? Atau hanya memberi kemudahan bagi ASN sendiri dalam menjalankan rutinitas digital?
Di balik semua teknologi canggih ini, masalah moral dan mentalitas kerja tetap menjadi tantangan utama. Sistem fingerprint dirancang oleh tim teknis Bidang E-Government Kominfo dan BKPSDM untuk mengatasi masalah disiplin yang sudah lama mengakar, namun ini hanyalah solusi korektif. Mentalitas kerja dan integritas sejati tidak bisa dipaksa hanya dengan alat digital. Akuntabilitas yang sesungguhnya diukur dari kualitas layanan, inovasi, dan hasil kerja yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar kehadiran di kantor.
Peluncuran sistem ini menjadi simbol ambisi Tanggamus dalam menegakkan disiplin birokrasi melalui teknologi. Tetapi, jika fokus hanya pada pemindaian sidik jari, tanpa pembenahan budaya kerja dan integritas, program ini bisa berakhir sebagai formalitas digital semata. ASN mungkin datang dan pulang tepat waktu karena takut gaji dipotong, bukan karena kesadaran profesional.
Dengan implementasi yang menyeluruh, sistem ini berpotensi menjadi alat revolusioner dalam menata kedisiplinan ASN dan mendorong kualitas layanan publik. Namun, jika tidak diimbangi dengan penguatan mentalitas dan integritas, sidik jari digital hanya menjadi pengakuan tulus atas kegagalan integritas birokrasi selama ini. Tanggamus kini resmi men-sidik-jari dirinya ke dalam janji digital; kini saatnya menunggu apakah janji ini benar-benar mewujudkan akuntabilitas nyata atau hanya menjadi alibi baru dalam bingkai data real-time dan indeks SPBE tinggi.***
