INSIDE POLITIK- Partai NasDem akhirnya mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan DPR RI Fraksi NasDem. Keputusan ini dituangkan dalam siaran pers resmi yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh bersama Sekretaris Jenderal Hermawi. Secara formal, langkah ini bisa disebut sebagai bentuk respon partai terhadap situasi politik yang sedang memanas. Namun, di balik pengumuman tersebut, publik justru menilai keputusan ini datang terlambat, bahkan dianggap sebagai bukti nyata bagaimana elit politik hanya bergerak ketika gelombang amarah rakyat sudah tak terbendung.
Pertanyaan besar pun muncul: mengapa tindakan tegas ini baru dilakukan setelah kritik keras dan suara kemarahan masyarakat menyeruak di ruang publik? Bukankah tugas utama partai politik adalah menjaga marwah politik sejak awal dengan memastikan integritas setiap kader yang diusung? Dalam kasus ini, NasDem terlihat seperti partai yang lebih sibuk meredam badai opini publik daripada menjaga kehormatan parlemen dari awal.
Fenomena ini membuka tabir carut-marut politik di Indonesia. Banyak partai, termasuk NasDem, kerap kali terkesan abai dalam menyeleksi kader yang kemudian menjadi wajah perjuangan rakyat di Senayan. Seleksi yang lemah ini akhirnya memunculkan figur-figur yang justru menodai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Saat kasus mencuat dan menuai amarah rakyat, barulah partai terpaksa mengambil langkah “bersih-bersih” demi menyelamatkan citra. Padahal, tindakan semacam ini hanya mempertebal kesan bahwa elit politik tidak benar-benar peduli pada etika dan tanggung jawab, melainkan hanya peduli pada persepsi publik.
Rakyat, yang sudah terlalu sering disuguhi drama politik transaksional, semakin jenuh dengan pola semacam ini. Publik menginginkan partai politik yang berani mengambil sikap sejak awal, bukan partai yang menunggu tekanan massa untuk kemudian terkesan “tegas”. Dalam konteks ini, langkah NasDem memecat Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach bukanlah kemenangan partai, melainkan kemenangan rakyat yang bersuara keras dan menuntut keadilan.
Seharusnya, sebagai partai besar yang sering mengklaim diri sebagai pengusung perubahan, NasDem bisa menunjukkan ketegasan lebih awal dengan berani membersihkan barisan tanpa harus menunggu situasi memanas. Keterlambatan ini menimbulkan keraguan mendalam: apakah keputusan ini lahir dari kesadaran moral partai, atau sekadar bentuk kepanikan menghadapi badai opini publik?
Pada akhirnya, publik berhak merasa kecewa. Kekecewaan itu lahir bukan karena partai tidak bertindak, melainkan karena partai baru bergerak setelah kepercayaan rakyat hancur. Jika praktik semacam ini terus berlanjut, kepercayaan masyarakat terhadap partai politik akan semakin terkikis, dan demokrasi hanya akan menjadi panggung sandiwara elit yang lebih sibuk menjaga citra ketimbang menjaga amanah rakyat.***
