INSIDE POLITIK— Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memberikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 dalam sidang paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Lampung, Jumat (22/8/2025).
Dalam pemaparannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa penyusunan target pendapatan daerah tahun 2026 dilakukan dengan prinsip realistis, terukur, dan akuntabel. Penyusunan ini tetap memperhatikan potensi riil daerah, tren ekonomi makro, kebijakan transfer dari pemerintah pusat, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengelola sumber pendapatan.
Strategi peningkatan pendapatan daerah yang diusung Pemerintah Provinsi Lampung mencakup optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih produktif dan profesional, serta kerja sama pemanfaatan aset daerah. Selain itu, koordinasi aktif dengan pemerintah pusat terkait dana transfer, seperti DAU, DAK, dan Dana Insentif Fiskal, juga menjadi prioritas.
“Dengan meningkatnya pendapatan, kami yakin pembangunan dapat berjalan lebih optimal, merata, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Lampung secara berkelanjutan,” ujar Mirza.
Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia juga menyoroti pentingnya struktur belanja daerah yang disusun sesuai prinsip prioritas pembangunan.
Sebagaimana tertuang dalam RKPD 2026, belanja daerah akan difokuskan pada percepatan pemulihan ekonomi, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, reformasi birokrasi, dan digitalisasi layanan publik. Pemerintah Provinsi juga memastikan penguatan belanja wajib di sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar, sesuai dengan aturan perundang-undangan.
Optimalisasi belanja modal akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur konektivitas, sektor pertanian, serta layanan publik. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka akses yang lebih luas, dan memberikan peluang besar bagi masyarakat.
“Dengan dukungan dan pengawasan DPRD, kami yakin struktur belanja daerah yang berkualitas, efisien, dan berpihak kepada rakyat dapat terwujud,” tutup Gubernur Mirza.***
