INSIDE POLITIK– Ketua Umum Gema Puan, Ridwan 98, melontarkan kritik tajam terhadap Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) yang dinilai kalah cepat dan kalah sigap dibanding Kepolisian Republik Indonesia dalam merespons situasi kritis ketenagakerjaan.
“Kinerja Kemnaker memalukan. Kalau sampai Kapolri yang harus turun tangan dalam persoalan ketenagakerjaan, itu bukti bahwa jajaran Yassierli sebagai Menteri dan Immanuel Ebenezer sebagai Wamen telah gagal,” ujar Ridwan pada Selasa (30/7/2025).
Ia menilai situasi ini cukup serius dan layak menjadi alasan untuk reshuffle kabinet, khususnya di pos kementerian tenaga kerja. Menurutnya, kementerian tersebut tidak menunjukkan arah kerja dan perencanaan program yang konkret.
Salah satu yang disorot tajam oleh Ridwan adalah pembentukan Satgas PHK oleh Kemnaker, yang ia nilai hanya formalitas semata.
“Satgas ini hanya sebatas nama. Tak ada aksi nyata yang bisa menahan gelombang PHK yang makin meluas. Rakyat dibiarkan menghadapi ancaman pengangguran, sementara program nyata tak kunjung ada,” tegas Ridwan.
Lebih jauh, ia mempertanyakan pembiayaan Satgas yang dinilai menyedot anggaran negara, namun minim hasil. Biasanya, Satgas yang dibentuk lewat SK resmi Kementerian akan menerima honor rutin yang berasal dari anggaran operasional kementerian.
Ridwan memaparkan, berdasarkan struktur umum honorarium Satgas di kementerian lain, estimasi anggarannya berkisar:
- Ketua Satgas: Rp2 juta – Rp5 juta/bulan
- Anggota Satgas: Rp1 juta – Rp3 juta/bulan
- Narasumber/ahli luar: Rp500 ribu – Rp2 juta/kegiatan
“Kalau ini hanya Satgas ad-hoc, maka honor bisa berbasis kegiatan seperti rapat koordinasi atau mediasi. Tapi tetap saja, itu uang negara. Sementara output kerjanya tak terasa,” ungkap Ridwan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, harus mengevaluasi total kinerja kementerian ini. Ia khawatir, jika dibiarkan, ketidaksiapan Kemnaker hanya akan memperburuk kondisi pekerja nasional dan mempermalukan pemerintah di mata publik.
“Presiden harus bertindak tegas. Tidak cukup hanya mengimbau. Sudah waktunya reshuffle dilakukan, agar kementerian tenaga kerja bisa diisi orang yang punya visi jelas dan bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menjalankan formalitas,” pungkas Ridwan. ***
