INSIDE POLITIK— Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang makin meluas sepanjang 2025 menjadi bukti nyata lemahnya respons pemerintah dalam melindungi tenaga kerja. Ketua Umum Generasi Muda Pejuang Nusantara (Gema Puan), Ridwan, melontarkan kritik tajam terhadap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang dianggap gagal total menghadapi badai PHK.
“Satgas PHK yang dibentuk Kemenaker cuma jadi pajangan. Tidak ada program nyata yang betul-betul menyelamatkan pekerja. Sementara PHK terjadi di mana-mana, mereka justru diam,” tegas Ridwan, Selasa (30/7/2025).
Ridwan juga menyoroti ironi di balik penanganan PHK: bukan Kemenaker yang bergerak cepat, melainkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Polri diketahui telah membuka Desk Ketenagakerjaan dan membantu menyalurkan lebih dari 2.000 pekerja ke sektor industri dan jasa—tugas yang semestinya diemban Kemenaker.
“Ini bukan hanya ironi, tapi tamparan keras! Kemenaker seharusnya jadi garda terdepan, tapi justru Polri yang menyelamatkan buruh. Kemenaker sudah lumpuh fungsi,” kata Ridwan.
Desakan Reshuffle Mencuat
Merespons situasi ini, Gema Puan menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera merombak total jajaran pimpinan Kemenaker. Ridwan menilai Menteri Tenaga Kerja Yassierli gagal menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan sensitif terhadap nasib buruh.
“Kami mendesak Presiden mencopot Menaker sekarang juga! Rakyat sudah cukup jadi korban kebijakan setengah hati. Kami butuh pemimpin yang kompeten dan berani pasang badan,” tandasnya.
Tak hanya itu, Gema Puan juga menuntut audit menyeluruh terhadap kinerja Satgas PHK, serta meminta pemerintah membuka secara transparan seluruh program penanganan pekerja terdampak PHK agar tepat sasaran dan berdampak nyata.
Fakta Lapangan: PHK Masif, Pekerja Terlantar
Data dari berbagai serikat buruh dan lembaga independen menunjukkan bahwa sejak awal 2025, PHK massal melanda sektor tekstil, garmen, elektronik, hingga ritel. Puluhan ribu pekerja kehilangan mata pencaharian, sementara penciptaan lapangan kerja baru masih minim realisasi.
“Buruh tak butuh janji, mereka butuh makan. Negara tak boleh kalah dari badai PHK. Kalau Kemenaker tidak mampu, biarkan yang lain ambil alih,” tutup Ridwan.***
