INSIDE POLITIK— Pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat menyiapkan fondasi data yang kuat guna menyukseskan target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2027.
Dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, rapat manajemen proyek bersama tim Project Management Office (PMO) digelar di Kantor Gubernur Lampung, Senin (14/7/2025), membahas sistem data yang terintegrasi antar sektor dan lembaga.
PMO: Jembatan Data dan Kebijakan
PMO dibentuk bukan sekadar unit teknis, tetapi sebagai simpul koordinasi antara data, kebijakan, dan pelaksanaan program. Sistem ini akan memungkinkan sinkronisasi data kemiskinan dari berbagai sumber—mulai dari BPS, OPD, CSR swasta, hingga komunitas lokal.
“Kami tidak ingin ada data yang tumpang tindih. Semua akan dihimpun, dipadankan dengan NIK, dan digunakan untuk memastikan bantuan sosial menyasar yang benar-benar membutuhkan,” ujar Sekdaprov Marindo.
Presisi dan Transparansi
Langkah ini sekaligus menjawab tantangan akurasi dan efektivitas penyaluran bantuan sosial. Dengan mengandalkan evidence-based policy, Pemprov Lampung berupaya menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan berdampak langsung bagi rakyat.
Mahir Bayasut, dari Tim Kajian Percepatan Pembangunan Provinsi, menegaskan pentingnya pengumpulan data dari seluruh elemen bantuan sosial. Baik yang berasal dari pemerintah, lembaga sosial, dunia usaha, hingga masyarakat umum.
“Kita tarik semua data bantuan. Lalu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan, agar tidak ada yang tertinggal,” tegasnya.
Data Bukan Sekadar Angka
Data yang dikumpulkan tidak hanya menyentuh angka, tetapi mencakup kondisi rumah tangga, wilayah kantong kemiskinan, serta penyebab struktural kemiskinan. Sistem ini juga dapat memetakan efektivitas program sebelumnya, menjadi acuan dalam perbaikan kebijakan ke depan.
Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam cara Pemprov Lampung memandang penanganan kemiskinan—tidak lagi sektoral, tetapi kolaboratif dan berbasis digital.
Menuju Lampung yang Lebih Adil dan Inklusif
Melalui PMO, Lampung tak hanya membangun data, tapi juga kepercayaan publik. Sinergi lintas OPD, kabupaten/kota, dan pihak non-pemerintah akan menciptakan sistem bantuan sosial yang lebih adil dan inklusif.
Dengan semangat transformasi data menuju perubahan nyata, Pemprov Lampung yakin bahwa target nol persen kemiskinan ekstrem bukan hanya ambisi, melainkan komitmen nyata untuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Lampung.***
