InsidePolitik–Politisi PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut penggantian Menkumham adalah upaya untuk loloskan UU MD3.
Deddy Yevri yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan menilai keputusan Jokowi mencopot Yasonna H Laoly merupakan upaya untuk meloloskan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
“Penggantian Menkumham Yasona Laoly adalah murni agenda politik untuk meloloskan UU MD3 guna mencapai tiga tujuan,” kata Deddy.
Deddy menyatakan, Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya.
Sebab tidak ada alasan etis, substansial, tekhnis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang dua bulan lengser.
Salah satu upaya itu itu memuluskan UU MD3 guna mencapai tiga tujuan. Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat, karena bisa menguasasi legislatif dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota.
“Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDI Perjuangan,” ucap Deddy.
Kedua, akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan internal Partai Golkar nantinya. Dengan demikian, gejolak internal Golkar bisa diredam.
“Itu analisa saya, silakan orang tidak sependapat,” ungkap Deddy.
Ketiga, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar sebelum Pilkada agar takluk dan manut dalam Pilkada dan penyusunan personel pengurus periode berikutnya.
Sebab, peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol, sehingga jika tidak tunduk, beresiko tidak bisa ikut Pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya.
Sementara terkait pergantian posisi Arifin Tasrif dari jabatan Menteri ESDM yang digantikan oleh Bahlil Lahadalia adalah murni kepentingan untuk menguasai konsesi-konsesi tambang.
Serta menundukkan para pemain atau pemilik tambang di kaki dinasti Presiden Jokowi.
“Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki, serta memastikan sumber ekonomi ke depan. Menteri Arifin Tasrif dikenal lurus dan keras menentang penambangan liar dan penyeludupan nikel yang melibatkan dinasti dan petinggi penegak hukum,” urai Deddy.
Karena itu, Deddy memandang bahwa reshuffle ini adalah triangle political game menghadapi Prabowo. Serta melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber pendanaan politik.
“Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong!,” tegas Deddy.
Sementara PDIP sendiri selama ini tidak ada rencana menarik kader dari kabinet, karena berkomitmen memegang teguh amanah. Rakyat memenangkan PDIP dalam pileg dan pilpres 2014 dan 2019, secara moral dan etis, sehingga merasa berkewajiban berjalan bersama hingga akhir.
“Satu-satunya yang bisa membatalkan itu adalah jika Presiden sendiri yang ingin mengusir kader PDIP dari kabinet,” tutupnya.
