InsidePolitik—Gerindra dan PKB desak pemerintah untuk menunda kebijakan ekspor pasir laut.
“Ya, saya mengusulkan, kalau bisa, rencana ekspor pasir-laut, kalau memungkinkan, ditunda dulu,” kata Sekjend Gerindra, Ahmad Muzani.
Ia mengusulkan agar pemerintah meminta masukan kepada sejumlah pakar sebelum melakukan ekspor pasir laut. Menurutnya, itu akan menunjukkan plus dan minusnya.
Sisi positif berkaitan dengan ekonomi dan negatif berkaitan dengan lingkungan.
“Ini pandangan kami. Ada baiknya juga pandangan dari para ahli ekonomi, ahli ekologi, ahli lingkungan. Untuk kita perhatikan bahwa kita akan menghadapi sebuah perubahan dan masalah ekologi laut yang cukup serius ke depan kalau kegiatan ini dilanjutkan,” katanya.
“Meskipun dari sisi perekonomian, juga kita akan mendapatkan faedah dan nilai tertentu dari jumlah ini,” imbuh dia.
Muzani berpendapat pemerintah tak perlu tergesa-gesa membuka ekspor pasir laut. Menurutnya, ketika sisi negatif kebijakan itu lebih banyak, akan ada dampak di kehidupan mendatang.
“Ya, ini, kalau memungkinkan, dicek dulu dari kegiatan ini antara manfaat dan mudaratnya. Ketika mudaratnya lebih besar dari pendapatan perekonomian yang kita dapatkan, tentu saja itu adalah sebuah kegiatan yang akan menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Bidang Energi dan sumber daya alam di DPP PKB, Daniel Johan meminta pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan tersebut.
Menurut Daniel, keputusan membuka kembali ekspor pasir laut itu bisa berdampak pada ekologi laut dan menimbulkan masalah sosial.
Ia mengingatkan penambangan pasir laut untuk diekspor bisa menimbulkan permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan alam dan masyarakat.
