InsidePolitik—DPR menilai Kemenag tak maksimal jalankan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
Masih banyak didapati pegawai Kemenag yang tidak paham tentang UU yang mengatur tentang lembaga pendidikan Islam tradisional tersebut.
Ace mencontohkan banyak pegawai Kemenag yang tidak paham persyaratan pendirian pondok pesantren, penjelasan tentang apa itu pendidikan diniyah formal, muadalah, dan mahadali. Kemudian, tak paham juga bagaimana proses pendirian dari lembaga-lembaga tersebut.
“Jadi saya merasa kok mereka ini nggak paham gitu tentang Undang-Undang Pesantren dan ruh dari Undang-Undang Pesantren itu maksudnya apa,” kata Ace, dikutip Minggu, 1 September 2024.
Ia mendorong Kemenag mengintensifkan sosialisasi mengenai implementasi dari semangat UU Pesantren.
“Sebagaimana yang diinginkan dari semangat Undang-Undang Pesantren itu. mengembalikan pada Pesantren sebagai lembaga tafakufiddin,” jelas politikus Fraksi Partai Golkar tersebut.
Tak hanya perlu dipahami oleh jajaran di Kemenag, Ace juga mendorong sosialisasi dilakukan kepada pihak-pihak pemangku kepentingan di lingkungan Pesantren, serta tokoh-tokoh masyarakat. Sehingga, mereka juga memiliki pemahaman yang baik terhadap apa itu pesantren yang bagaimana UU 18/2019 mengaturnya.
“Karena saya masih menyaksikan banyak ya ini banyak di lingkungan Pesantren yang masih ingin mendirikan madrasah. (Padahal) nggak perlu sebetulnya mendirikan madrasah itu, kalau memang mereka sudah mendefinisikan diri sebagai pesantren,” ujar Ace.
