InsidePolitik–Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih DPRD disebut sebagai sebuah langkah mundur dalam demokrasi Indonesia. Hal itu berdasarkan rilis hasil survei LSI Denny JA.
“Pilkada langsung telah membawa kemajuan dalam demokrasi, memungkinkan rakyat memilih pemimpin sesuai aspirasi. Namun, tantangan besar terus menghantui, seperti money politics yang meluas, tingginya biaya kampanye, dan meningkatnya angka golput,” tulis rilis tersebut.
Rilis itu juga menegaskan bahwa politik uang merusak integritas demokrasi, mengalihkan fokus kandidat dari pelayanan publik ke modal politik. Sementara itu, biaya kampanye yang besar memaksa kandidat bergantung pada donatur, membuka potensi konflik kepentingan.
Selain itu, partisipasi pemilih yang menurun di beberapa wilayah menunjukkan lemahnya kepercayaan publik terhadap proses politik.
“Namun, menghapus Pilkada langsung adalah langkah mundur. Pilkada langsung memaksa pemimpin untuk bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada partai,” ungkapnya.
Menurut LSI Denny JA, isu seperti money politics dapat diatasi dengan reformasi regulasi: memperketat pengawasan dana kampanye, meningkatkan transparansi anggaran kandidat, serta memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran.
“Penyelenggaraan pilkada juga dapat dibuat di tahun yang berbeda dibandingkan pemilu nasional (Presiden, DPR). Menyelenggarakan pilkada setelah dan di tahun yang sama dengan Pilpres dan Pileg acap kali membuat pilkada hanya mendapatkan sisa energi politik dari pemilih,” jelasnya.
Tantangan Pilkada langsung tidak berarti menyerahkan kepada daerah dipilih oleh DPRD yang berbeda dengan sistem politik presidensial. Sebaliknya, solusi strategis diperlukan untuk memperkuat kepercayaan rakyat dan integritas proses.
“Pilkada langsung, dengan segala kekurangannya, tetap lebih baik daripada Pilkada lewat DPRD yang rentan korupsi dan oligarki,” tegasnya.
Dalam pilkada langsung, ratusan ribu bahkan jutaan orang menentukan siapa kepala daerah terpilih. Tapi dalam pilkada lewat DPRD, yang menentukan kepada daerah terpilih di tangan instruksi dan “kongkow” 3-4 ketum partai saja di Jakarta.
Apalagi di mata rakyat banyak, mengubah Pilkada langsung menjadi dipilih DPRD dipahami sebagai upaya mengambil alih hak mereka untuk memilih kepala daerahnya secara langsung.
Melalui dominasi di DPR, tentu saja membuat UU pilkada diubah menjadi dipilih oleh DPRD sangat bisa dilakukan pemerintahan Prabowo. Tapi luka rakyat banyak akan membuat Prabowo dinilai negatif oleh sejarah, dalam jangka panjangnya.
Potensi merosotnya dukungan publik kepada Prabowo akibat isu Pilkada oleh DPRD adalah harga yang terlalu mahal.
“Prabowo, untuk aneka program besarnya, apalagi di tahun-tahun pertama, perlu dukungan publik. Dengan dukungan publik yang besar, Prabowo diharapkan mampu menjadikan Indonesia Macan dari Asia,” bebernya.
“Prabowo sendiri potensial dikenang sekelas dengan pemimpin legenda Asia lain, seperti Mahathir, Deng Xiaoping, dan Lee Kuan Yew, jika ia sukses memajukan ekonomi Indonesia ke peringkat 10 besar ekonomi dunia misalnya, dan tidak membuat kebijakan yang dianggap berlawanan dengan semangat reformasi,” pungkas rilis tersebut.
