InsidePolitik–PBNU didorong untuk gelar Muktamar PKB Luar Biasa menyusul makin meruncingnya hubungan PBNU dan PKB.
Kongres ini kemudian disebut sebagai “muktamar tandingan” lantaran diwacanakan digelar seiring PKB yang akan melaksanakan Muktamar PKB 2024 di Bali pada 24-25 Agustus mendatang.
Sebelumnya, dukungan PBNU melaksanakan muktamar luar biasa itu datang dari ratusan kiai struktural dan pengasuh pondok pesantren atau ponpes saat berkumpul di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, pada Senin sore, 12 Agustus 2024.
Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan berbagai keresahannya soal PKB selama ini.
Pertemuan tersebut dihadiri anggota Panitia Khusus atau Pansus PKB Amin Said Husni dan Anwar Manshur yang juga pengasuh Pesantren Lirboyo.
Serta pengasuh Pesantren Tebuireng Abdul Hakim Mahfudz, dan para Rais Syuriah Pengurus Cabang NU maupun kiai pesantren dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Selatan.
Anwar Iskandar mengatakan ada dua kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan Pansus PKB dan ratusan kiai NU itu.
Pertama mereka menyepakati bahwa antara PBNU dan PKB memiliki hubungan ideologis, historis, politis, organisatoris dan kultural.
Kedua, para kiai sepakat dan meminta PBNU segera mengambil langkah strategis untuk perbaikan PKB ke depan.
“Kami menilai selama ini PKB semakin jauh dari muruah utama sejak partai itu didirikan,” kata Anwar.
Adanya usulan muktamar tandingan oleh para kiai NU yang digawangi Pansus PKB seiring PKB akan menggelar kongres di Bali itu dibenarkan oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Namun, pihaknya menyebut bahwa PBNU tidak dalam posisi untuk merancang muktamar luar biasa PKB sebagai upaya melakukan pembenahan yang dinilai telah melenceng dari khittah NU.
“Ya, ada lah, suara dikit-dikit (dari kiai untuk muktamar luar biasa). Tapi PBNU tidak dalam posisi itu,” kata Gus Yahya.
Kendati tak memiliki wewenang merancang muktamar luar biasa terkait PKB, Gus Yahya mengatakan NU memiliki tanggung jawab moral untuk membenahi PKB yang dianggap melenceng.
Sebab partai yang dinahkodai Muhaimin Iskandar alias Cak Imin itu juga lahir dari tokoh-tokoh NU. Oleh karena itu upaya pembenahan yang dilakukan PBNU adalah mewadahi aspirasi para kiai NU yang menjadi bagian di dalam PKB.
“Namanya tanggungjawab moral, ini kan seperti tanggungjawab orang tua kepada anak. Kalau ada apa-apa dengan anak, orangtua ikut disalahkan kan begitu?,” jelasnya.
Munculnya dukungan PBNU gelar muktamar luar biasa terkait PKB itu disinyalir buntut sejumlah kebijakan PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin.
Salah satunya, para Dewan Syuro di dalam internal PKB perlahan mulai dihilangkan peran strategisnya.
Sehingga, mereka tidak memiliki hak dalam membuat ataupun mengambil keputusan partai. Hal itulah yang membuat para kiai menggelar pertemuan di Ponpes Tebuireng, Jombang,
Amin Said Husni mengatakan ketika PBNU berdiri, kepengurusan PKB mulai level dewan pengurus pusat (DPP) hingga ke bawah seharusnya hampir sama dengan struktur di Nahdlatul Ulama.
Misalnya, ada Rais Syuriah di PBNU sementara di PKB dinamakan Dewan Syuro. Lalu ada Tanfidziyah di Pbnu dan di PKB dinamakan Dewan Tanfidz.
“Hanya beda nama sedikit, tapi fungsinya hampir sama,” ujar dia.
Namun, menurut Amin Said, fungsi Dewan Syuro saat ini justru dikebiri di PKB. Padahal Dewan Syuro harusnya menjadi penentu utama partai. Dulu, kata dia, PKB sama seperti NU.
Bahkan pemilihan calon ketua Dewan Tanfidz harus seizin Dewan Syuro. Tapi sekarang penunjukan DPP yang mestinya melalui ketua Dewan Tanfidz, telah dilimpahkan sepenuhnya ke ketua umum partai.
Keputusan organisasi, kata Amin Said, harusnya juga sama dengan NU yakni ditandatangani oleh empat orang.
Mereka adalah Ketua Dewan Syuro, Sekretaris Dewan Syuro dan Ketua Tanfidz serta Sekretaris Tanfidz.
Namun kondisi itu kini berbalik, di mana Dewan Syuro tidak diharuskan lagi menandatangani semua keputusan partai.
Sebelumnya pertemuan juga telah berlangsung di Hotel Yusro Jombang. Puluhan anggota Dewan Syuro dan mantan Dewan Syuro PKB se Jawa berkumpul di sana.
Amin Said Husni menemui mereka secara langsung. Kepada Amin, mereka mengadu bahwa selama ini peran Dewan Syuro di PKB ditiadakan.
“Kami hanya berfungsi pengawasan dan terbatas,” ucapnya kata Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Cirebon Lutfi Andalusie. Berdasarkan keresahan tersebut, mereka berharap PBNU dapat segera melakukan perbaikan di internal PKB. “Kami menginginkan PBNU mengambil langkah-langkah kongkret,” ucap Lutfi.
