INSIDE POLITIK- Peringatan Hari Desa Nasional 2026 di Desa Trimulyo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, menjadi momentum refleksi bagi pemerintah desa dan masyarakat. Di tengah semangat membangun desa, kebijakan pengurangan dan penyesuaian Dana Desa dari pemerintah pusat menuntut desa untuk lebih adaptif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Peringatan Hari Desa Jadi Ruang Refleksi Kebijakan
Ratusan warga Desa Trimulyo memperingati Hari Desa Nasional 2026 dengan berbagai kegiatan partisipatif pada Kamis, 15 Januari 2026. Kegiatan tersebut meliputi senam bersama, penanaman pohon alpukat sebagai simbol ketahanan lingkungan dan ekonomi desa, serta peninjauan lokasi rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Peringatan Hari Desa ini melibatkan aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, unsur TNI, organisasi kemasyarakatan, hingga kelompok PKK. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan semangat kolaborasi dalam membangun desa sebagai fondasi pembangunan nasional.
Camat Padang Cermin Soroti Penyesuaian Dana Desa
Camat Padang Cermin, Eko Novian, menegaskan bahwa desa harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan nasional yang berdampak langsung pada pengelolaan keuangan desa. Menurutnya, sejumlah program pemerintah pusat seperti Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis membawa konsekuensi penyesuaian alokasi Dana Desa.
“Dana Desa mengalami pengurangan dan penyesuaian. Desa harus cepat beradaptasi agar tetap kondusif dan pembangunan tidak stagnan,” ujar Eko saat memberikan sambutan di Lapangan Bimantara, Desa Trimulyo.
Ia menekankan pentingnya perencanaan yang lebih kreatif dan inovatif agar desa tetap mampu menjalankan fungsi pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial ekonomi di tingkat lokal.
Dampak Pemangkasan Dana Desa di Tingkat Lokal
Kepala Desa Trimulyo, Tasman, mengakui bahwa pengurangan Dana Desa berdampak signifikan terhadap sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa kegiatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang telah disepakati melalui musyawarah desa terpaksa ditunda bahkan dibatalkan.
“Penggunaan Dana Desa tahun ini sudah ditentukan oleh kementerian. Banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, tetapi pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan,” kata Tasman.
Ia menambahkan, pemerintah desa kini dituntut untuk memprioritaskan program yang benar-benar mendesak, sekaligus mencari alternatif pembiayaan melalui kolaborasi dan optimalisasi potensi desa.
“Kami berharap marwah dan kedaulatan desa dikembalikan sesuai amanat Undang-Undang Desa, agar desa benar-benar menjadi penggerak pembangunan dari bawah,” ujarnya.
Acara Hari Desa di Trimulyo juga dihadiri Ketua BPD Trimulyo Lumadi, Babinsa Koramil 0421/Padang Cermin Kopka T.A. Afandi, Ketua TP PKK Ny. Syanti Kussyanti, perangkat desa, anggota PKK, serta ratusan warga yang antusias mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai.***
