INSIDE POLITIK- Realisasi investasi di Kabupaten Pringsewu, Lampung, sepanjang Januari hingga November 2026 mencapai Rp1,07 triliun. Capaian tersebut melampaui target pemerintah daerah sebesar Rp690 miliar atau mencapai 155 persen dari target yang telah ditetapkan.
Angka tersebut disampaikan Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas saat memimpin apel pagi jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu di lapangan pemkab setempat, Jumat (6/11/2026).
Berdasarkan data yang tercatat dalam sistem Online Single Submission (OSS), capaian investasi tersebut menunjukkan aktivitas usaha di Pringsewu terus berkembang. Pertumbuhan itu juga ditandai dengan bertambahnya ribuan pelaku usaha baru yang mengurus legalitas usahanya.
Selama periode tersebut, tercatat sebanyak 4.556 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru diterbitkan dengan total 5.937 proyek yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Pringsewu.
Konsentrasi kegiatan usaha tertinggi berada di Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, dan Gadingrejo. Sementara dari sisi ketenagakerjaan, kegiatan investasi tersebut tercatat mampu menyerap 15.522 tenaga kerja.
UMKM Jadi Penopang Investasi Daerah
Bupati Riyanto Pamungkas mengatakan, struktur investasi di Pringsewu masih didominasi sektor industri kecil dan menengah, kuliner, serta perdagangan eceran.
Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah.
“Dalam penguatan ekonomi kerakyatan, struktur investasi kita didominasi oleh industri kecil dan menengah, kuliner, serta perdagangan eceran. Ini menjadi bukti bahwa UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Pringsewu,” ungkapnya.
Selain pertumbuhan investasi, Riyanto juga menyoroti pemanfaatan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terus meningkat. Hingga November 2026, tercatat sebanyak 21.578 warga telah memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia di fasilitas tersebut.
Ia menilai kehadiran MPP memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintahan melalui sistem layanan terpadu yang lebih cepat dan nyaman.
Pelayanan Publik Diminta Lebih Cepat dan Efisien
Meski realisasi investasi telah melampaui target, Riyanto mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi dorongan untuk terus memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa transformasi digital melalui OSS dan optimalisasi Mal Pelayanan Publik tidak boleh hanya sebatas memindahkan prosedur administrasi ke sistem digital.
Lebih dari itu, perubahan tersebut harus diikuti dengan pergeseran pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah, dari sekadar memberikan pelayanan menjadi mempermudah masyarakat serta membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi.
Teknologi, lanjutnya, harus dimanfaatkan untuk memangkas rantai birokrasi, menyederhanakan proses perizinan, serta memberikan kepastian hukum dan efisiensi bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
“Transformasi digital tidak boleh sekadar mendigitalisasi prosedur. Harus ada perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur, dari sekadar melayani menjadi mempermudah dan menyelesaikan masalah. Teknologi harus mampu memangkas birokrasi, menyederhanakan proses, serta menghadirkan kepastian hukum dan efisiensi bagi masyarakat maupun pelaku usaha,” tegasnya.
Kolaborasi Seluruh Instansi Jadi Kunci
Riyanto juga menekankan bahwa penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan kualitas pelayanan publik bukan hanya menjadi tanggung jawab satu organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, pertumbuhan investasi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh sektor pemerintahan agar berbagai kebutuhan pelaku usaha dapat ditangani secara terpadu.
“Satu hal penting yang ingin saya tegaskan bahwa menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mewujudkan pelayanan publik yang prima merupakan kerja kolektif dan tanggung jawab bersama seluruh instansi di lingkungan Pemkab Pringsewu. Investasi yang tumbuh dan berkembang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi dibutuhkan dukungan, sinergi, dan kolaborasi dari seluruh sektor,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Pringsewu diharapkan dapat menjaga tren positif tersebut melalui kemudahan perizinan, peningkatan kualitas pelayanan, serta dukungan terhadap pengembangan UMKM dan sektor usaha lainnya.
Dengan realisasi investasi yang telah mencapai Rp1,07 triliun, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui perluasan kesempatan kerja, penguatan usaha lokal, dan peningkatan kesejahteraan warga.***
