InsidePolitik–Pengamat hukum UBL Anggalana menyebut komisioner KPU Metro yang baru dilantik harus segera jalankan putusan KPU sebelumnya yang membatalkan paslon Wahdi-Qomaru.
Pengamat Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) Anggalana berpendapat, keputusan KPU Metro dari komisioner sebelumnya masih berlaku selagi belum ada pembatalan resmi yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara.
“Maka kedudukan hukum dari keputusan KPU Metro tanggal 20 November 2024, sudah sepatutnya dijalankan Komisioner KPU yang baru terlantik”.
“Karena kalau kita bicara keputusan KPU Metro itu bukan keputusan personal melainkan putusan kelembagaan dan insitusional”
“Sehingga ada tanggung jawab dari KPU terlantik untuk menjalankan putusan dan keberlangsungan Pilkada 2024 di Metro,” kata Anggalana.
Terkait dasar hukum KPU mengugurkan calon menurut, Anggalana mengaku atas lanjutan putusan Pengadilan Negeri Kota Metro nomor 191 yang memutusakan calon wakil Wali Kota Metro terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pidana.
“Sebagaimana aturan Undang-Undang 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 diberikan ruang hukum pihak-pihak yang merasa kebaratan atas putusan itu maka diberikan upaya untuk banding, dan ruang hukum ini tidak diambil oleh yang bersangkutan, maka secara hukum keputusan itu sudah inkrah”
“Jadi KPU telah melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang berdasarkan putusan pengadilan,” ujarnya.
“Langkah ini menunjukkan integritas KPU dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan aturan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya tentang Pemilu,” pungkasnya.
Dalam press release tersebut, KPU Metro menyampaikan telah menindaklanjuti Surat Bawaslu Metro.
