InsidePolitik–Bakal pasangan calon dari PDIP Masinton Pasaribu-Mahmud Efendi melaporkan KPU Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut), ke Bawaslu karena pendaftaran mereka untuk ikut Pilkada 2024 ditolak.
Laporan itu disampaikan ke Bawaslu Tapanuli Tengah pada Kamis (5/9). Bawaslu Tapteng pun mengkaji laporan PDIP itu pada Jumat (6/9).
“Jadi informasi yang kita dapat bahwa pada pendaftaran tahap kedua setelah cuma 1 calon yang masuk di KPU Tapteng, baru ada balon yang mencoba mendaftar, tetapi tidak mendapat pelayanan, berkas juga enggak dibuka, begitu informasi yang kita dapat,” kata Koordinator Divisi Humas Datin Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu.
Pihaknya kemudian mengecek informasi itu ke Bawaslu Tapteng. Berdasarkan informasi dari Bawaslu Tapteng, memang ada bakal calon yang tidak mendapat status dari KPU Tapteng saat mendaftar.
“Lalu kita coba crosscheck ke jajaran kita di Bawaslu Tapteng, bahwa benar pendaftar yang datang tapi tidak mendapat status di KPU Tapteng, artinya tidak ada status diterima atau ditolak atau bagaimana,” ucapnya.
Kemudian pada Kamis kemarin, pasangan yang diusung oleh PDIP dan Partai Buruh itu membuat laporan ke Bawaslu Tapteng. Bawaslu Tapteng pun menerima laporan tersebut dan melakukan pemeriksaan kelengkapan syarat materiil dan formil laporan.
“Keesokan harinya pasangan calon yang didukung oleh PDIP itu datang ke Bawaslu Tapteng untuk melapor, saya sudah komunikasi dengan Bawaslu Tapteng bahwa benar mereka telah menerima laporan itu akan tetapi mereka masih melakukan pemeriksaan terhadap keterpenuhan syarat materiil dan formilnya,” ujar Saut.
Bawaslu Tapteng bakal melakukan kajian pada Jumat ini. Pihak Bawaslu akan mengkaji apakah memenuhi syarat atau tidak dan laporan Masinton-Mahmud itu masuk sengketa atau pidana.
“Hari ini mereka dijadwalkan akan melakukan kajian, nanti kita lihat dulu kajiannya apakah memenuhi syarat atau enggak, dan dia ke sengketa atau pidana, keterpenuhannya ke mana,” kata Saut.
Sementara itu KPU menegaskan apa yang dilakukan sesuai aturan, dan mereka menghormati bakal paslon serta partai pengusung yang melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.
“Sebagai negara hukum kan tentu ada ruang yang disiapkan untuk partai politik atau paslon yang merasa tidak puas terhadap proses yang dilakukan oleh KPU tentu mereka kan punya kesempatan mau sengketa kan,” ujar Koordinasi Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumut, Raja Ahab Damanik, Jumat.
Raja kemudian membeberkan kronologi penolakan Masinton-Mahmud dari versi KPU.
“PDIP itu kan sebelumnya sudah menyatakan dukungan kepada salah satu paslon yang sudah mendaftar, kemudian di waktu perpanjangan dia menyatakan menarik diri dari dukungan terhadap paslon yang sudah mendaftar kemarin,” kata Raja, Jumat.
Raja menjelaskan partai politik atau gabungan partai politik memang diperbolehkan untuk menarik dukungan dari yang lama dan mencalonkan kandidat baru. Namun, tegasnya, harus ada surat dari gabungan partai koalisi yang lama yang subtansinya mengizinkan suatu partai politik untuk mengusung calon yang baru sehingga bisa mendaftar.
Hal itu diatur dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024. Keputusan KPU itu tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
“Boleh saja dia mencalonkan paslon baru, tapi ada persyaratan yang harus dipenuhi, persyaratan itu dia mendapatkan kesepakatan dari partai koalisi yang pertama gabungan pendukung dari paslon yang sudah mendaftar, nah kalau dia mendapatkan surat kesepakatan itu yang substansinya mengizinkan untuk keluar dari koalisi itu, baru dia boleh mendaftar paslon baru, ini dia enggak terpenuhi sehingga KPU tidak bisa menerima,” jelasnya.
