INSIDE POLITIK– Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar audiensi pada Kamis (8/5/2025) untuk menanggapi keluhan dari pegawai honorer RSUD Batin Mangunang (BM) Kota Agung terkait keterlambatan pembayaran jasa pelayanan BPJS dan pelayanan umum. Audiensi yang diadakan di RSUD BM ini dihadiri oleh Asisten II Setkab Tanggamus, Hendra Wijaya, Kepala Bagian Hukum, Arif Rahman, serta jajaran manajemen rumah sakit dan perwakilan tenaga honorer.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan pegawai honorer menyampaikan bahwa hak mereka atas jasa pelayanan BPJS selama tiga bulan, dari Januari hingga Maret 2025, belum dibayarkan. Selain itu, jasa pelayanan umum untuk periode Oktober 2024 hingga Maret 2025 juga belum terbayar.
Menanggapi hal tersebut, Hendra Wijaya memastikan Pemkab Tanggamus akan memantau secara ketat proses pembayaran yang tertunda tersebut.
“Kami hadir untuk memastikan hak-hak tenaga honorer dihargai. Pembayaran untuk bulan Januari, Februari, dan Maret akan diselesaikan paling lambat akhir Mei 2025,” ujar Hendra.
Hendra menambahkan bahwa gaji pokok tenaga honorer sudah dibayarkan melalui anggaran Pemerintah Kabupaten, namun pembayaran untuk jasa pelayanan dari pasien umum dan BPJS harus segera dipenuhi.
“Tenaga honorer telah bekerja maksimal, dan mereka berhak menerima pembayaran jasa pelayanan sesuai dengan kerja keras mereka,” imbuhnya.
Wahyudi, salah satu perwakilan honorer, mengapresiasi respons cepat yang diberikan oleh Pemkab Tanggamus. Ia juga berharap komitmen dari manajemen rumah sakit dapat terealisasi sesuai waktu yang dijanjikan.
“Alhamdulillah, Asisten II dan Kabag Hukum turun langsung. Kami sangat mengapresiasi kepedulian pemerintah daerah terhadap keluhan kami,” kata Wahyudi.
Wahyudi juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Tanggamus, Moh. Saleh Asnawi, atas perhatian yang diberikan kepada kesejahteraan tenaga honorer.
“Terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah mendengarkan keluhan kami, dan memastikan masalah ini segera diselesaikan,” ujarnya.
Audiensi ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi polemik yang sempat mengganggu pelayanan publik di RSUD BM. Pemkab Tanggamus menegaskan komitmennya untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan lancar, tanpa terhalang persoalan manajerial, serta menjaga kesejahteraan tenaga medis dan honorer sebagai prioritas.***
