INSIDE POLITIK– Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendampingi Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf dalam kunjungan ke lokasi rencana sementara Sekolah Rakyat di Komplek BPSDM Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Senin (12/5/2025). Kunjungan ini menjadi langkah awal dari implementasi program nasional untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Dalam peninjauan tersebut, Mensos mengevaluasi berbagai fasilitas seperti ruang kelas, asrama, hingga mushola yang akan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan dasar hingga menengah (SD, SMP, SMA).
“Sesuai arahan Presiden, sekolah rakyat ini ditargetkan bisa menampung 1.000 siswa,” jelas Saifullah Yusuf.
Ia menyebutkan, proses rekrutmen kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan telah dimulai sembari perencanaan teknis terus dirampungkan. Kriteria utama penerimaan siswa adalah mereka yang terdata dalam Desil 1, yakni kategori kemiskinan ekstrem dalam basis data nasional, yang akan diverifikasi melalui petugas PKH Dinsos.
Program ini tidak berdiri sendiri. Secara nasional, 64 titik Sekolah Rakyat telah disiapkan, dan Lampung menjadi salah satu provinsi prioritas. Sementara menunggu pembangunan sekolah di Kota Baru rampung, gedung BPSDM akan digunakan sebagai lokasi sementara, dengan kuota awal 100 siswa yang akan dibagi ke dalam empat rombongan belajar (rombel).
“Kami sangat mengapresiasi perhatian dari pemerintah pusat melalui Menteri Sosial. Ini menjadi harapan baru bagi anak-anak Lampung yang terkendala ekonomi untuk tetap bersekolah,” ungkap Wagub Jihan.
Mensos juga mengunjungi empat rumah calon siswa di Kelurahan Gunung Sulah, Bandar Lampung. Salah satunya adalah Rizki Mubarok, calon siswa jenjang SMA, dan Husnul Mubarok Arafah yang kini bersekolah di SMPN 44. Dua lainnya yakni Hanoveria dan Alif Viya Wulandari.
Menurut Mensos, lokasi BPSDM akan digunakan jika dinyatakan layak oleh Kementerian PUPR, sambil menunggu fasilitas permanen di Kota Baru selesai.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan menghapus hambatan ekonomi dalam pendidikan. Sekolah ini tidak hanya gratis, tapi juga menyediakan asrama dan sarana pendukung lengkap bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrem.
“Ini adalah langkah konkret untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal pendidikan hanya karena faktor ekonomi,” tegas Mensos.
Kunjungan ini menjadi simbol nyata sinergi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan memberdayakan masyarakat dari akar rumput.***
