INSIDE POLITIK- DPRD Kabupaten Lampung Selatan menggelar Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Rabu (15/4/2026), di ruang sidang DPRD setempat.
Rapat dipimpin oleh Merik Havit, didampingi Benny Raharjo dan Bella Jayanti. Dari total 50 anggota DPRD, sebanyak 37 anggota hadir, sementara 12 izin dan 1 tidak hadir karena sakit.
Dalam sambutannya, Merik Havit menegaskan bahwa rekomendasi DPRD merupakan hasil pembahasan intensif panitia khusus (pansus) bersama organisasi perangkat daerah yang berlangsung pada 1 hingga 9 April 2026. Ia menekankan bahwa rekomendasi tersebut harus menjadi acuan konkret dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
“Rekomendasi ini bukan hanya untuk didengar, tetapi harus dijalankan. Salah satu yang masih menjadi catatan adalah Dermaga Bom yang hampir lima tahun terbengkalai,” tegasnya.
Sementara itu, juru bicara pansus dari Fraksi PKS, Imam Rohadi, menyampaikan bahwa rekomendasi DPRD memuat sejumlah catatan strategis, saran, serta arah kebijakan pembangunan ke depan. Ia juga mengapresiasi capaian pemerintah daerah yang dinilai menunjukkan kemajuan dan inovasi.
“Prestasi yang telah dicapai perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar pembangunan semakin optimal,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, menegaskan bahwa rapat paripurna tersebut menjadi momentum evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif, bukan sekadar agenda formal tahunan.
Menurutnya, rekomendasi DPRD merupakan energi korektif yang penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Ini adalah ruang kejujuran kinerja dan penguatan arah pembangunan ke depan. Rekomendasi DPRD menjadi energi korektif bagi pemerintah daerah,” kata Syaiful.
Ia menambahkan, Tahun Anggaran 2025 menjadi bagian strategis dalam mewujudkan visi “Lampung Selatan Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Fokus pembangunan ke depan diarahkan pada peningkatan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Syaiful juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD secara serius, terukur, dan tepat waktu.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dengan sinergi dan kerja keras, Lampung Selatan mampu menjadi daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” pungkasnya.***
