INSIDE POLITIK- Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu menggeledah sejumlah ruang kerja di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pringsewu, Selasa (10/11/2026). Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), OMI, serta sertifikasi guru tahun anggaran 2024–2026.
Penggeledahan berlangsung sekitar pukul 11.00 hingga 15.00 WIB. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani Kepala Kejari Pringsewu, Anggiat AP Pardede.
Dalam pelaksanaannya, tim penyidik menyisir sejumlah ruang kerja strategis di lingkungan Kantor Kemenag Pringsewu, terutama bagian yang menangani pengelolaan pendidikan madrasah, keuangan, dan kepegawaian.
Dari kegiatan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen penting, berkas administrasi pengelolaan keuangan, serta barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang disidik.
Seluruh barang bukti tersebut kemudian diamankan dan disita sesuai ketentuan hukum acara pidana untuk kepentingan pembuktian serta proses penyidikan lebih lanjut.
Penyidik Didampingi Personel TNI
Dalam kegiatan penggeledahan tersebut, tim penyidik Kejari Pringsewu mendapat pengawalan personel TNI dari Kodim 0424/Tanggamus.
Dukungan pengamanan itu merupakan bagian dari pelaksanaan nota kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dan TNI, yakni Nomor 4 Tahun 2023 serta Nomor NK/6/IV/2023/TNI tertanggal 6 April 2023.
Melalui kerja sama tersebut, TNI dapat memberikan dukungan personel dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Kejaksaan.
Kejari Pringsewu menyatakan proses penyidikan akan terus dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan. Penyidik juga berkomitmen menindaklanjuti perkara tersebut serta meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang nantinya terbukti terlibat berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum.
Kejari Pringsewu turut mengimbau seluruh pihak agar bersikap kooperatif dan mendukung proses penyidikan dugaan pemerasan dalam jabatan serta penyalahgunaan wewenang terkait pengelolaan Dana BOS, OMI, dan sertifikasi guru di lingkungan Kemenag Pringsewu untuk tahun anggaran 2024–2026.
Perkembangan penanganan perkara tersebut, menurut Kejari Pringsewu, akan disampaikan kepada masyarakat sesuai tahapan penyidikan.***
