INSIDE POLITIK – Gerakan Masyarakat Peduli Dunia Pendidikan (GMPDP) meminta Bupati Tanggamus Drs. Saleh Asnawi untuk segera meninjau ulang perencanaan anggaran pendidikan di wilayahnya. Seruan ini muncul setelah data dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung menunjukkan bahwa Kabupaten Tanggamus termasuk dalam tiga besar daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pendidikan terendah di provinsi, bersama Mesuji dan Pesawaran.
Rendahnya capaian IPM pendidikan di tiga kabupaten tersebut ikut menyeret posisi Provinsi Lampung menjadi provinsi dengan IPM pendidikan terendah keempat di Sumatera, stagnan di angka 73 persen.
Kepala Divisi Hukum GMPDP Provinsi Lampung, Alian Hadi Hidayat, SH, mengungkapkan bahwa alokasi dana specific grant dalam Dana Alokasi Umum (DAU) 2024 yang mencapai ratusan miliar rupiah belum mampu menjawab persoalan mendasar dunia pendidikan, terutama soal akses pendidikan gratis dan berkualitas.
“Di Kabupaten Tanggamus, kami menemukan sejumlah program yang tidak tepat sasaran, seperti pengelolaan dana BOS dan pembangunan fisik sekolah yang justru rawan penyelewengan. Ini sangat disayangkan, mengingat tujuan program ini adalah untuk mendorong peningkatan IPM dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Alian di Bandar Lampung.
GMPDP menilai paradigma Dinas Pendidikan Tanggamus terlalu berfokus pada pembangunan fisik sekolah, sementara banyak keluarga tidak mampu secara ekonomi menyekolahkan anak-anak mereka. Kondisi ini dinilai dapat memperburuk kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Dengan potensi surplus demografi tahun 2030, jangan sampai Kabupaten Tanggamus hanya memiliki lulusan SD sebagai angkatan kerja karena tidak adanya dukungan akses pendidikan lanjutan. Kami tidak ingin kegagalan masa lalu dalam sektor pendidikan kembali terulang,” tegas Alian.
GMPDP menekankan bahwa perbaikan IPM bukan semata soal serapan anggaran, tetapi juga tentang memastikan setiap anak memiliki kesempatan meraih pendidikan sebagai jalan meningkatkan kualitas hidup. “Ilmu adalah cahaya kehidupan,” tutup Alian.***
