INSIDE POLITIK– Ketua Umum GEMA PUAN, Ridwan, yang juga dikenal sebagai aktivis 1999, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah TNI dalam menjaga Kejaksaan Agung RI. Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan bentuk nyata solidaritas antar-lembaga negara dalam menghadapi musuh bersama bangsa: korupsi.
“Sikap GEMA PUAN sangat jelas. Kami mendukung penuh kerjasama strategis ini karena korupsi bukan hanya masalah hukum, tapi juga ancaman terhadap masa depan Indonesia,” tegas Ridwan.
Polemik mengenai keterlibatan TNI dalam pengamanan Kejaksaan sempat menuai perdebatan di kalangan akademisi, politisi, dan masyarakat sipil. Namun GEMA PUAN memandang bahwa langkah ini justru penting, terutama mengingat tidak sedikit oknum militer aktif yang terseret dalam kasus korupsi.
Hapus Dogma “Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas”
Ridwan menilai bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran sedang berada pada momentum penting untuk membalik persepsi publik mengenai penegakan hukum di Indonesia.
“Dogma hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas harus dihapus. Semua warga negara, tak terkecuali aparat aktif sekalipun, harus tunduk pada hukum,” ucapnya.
GEMA PUAN menegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 hanya bisa terwujud bila bangsa ini serius membersihkan institusi negara dari praktik korupsi. Keberanian Kejaksaan dalam menindak para pelaku, termasuk yang berasal dari tubuh militer, perlu mendapat dukungan dan perlindungan dari berbagai elemen, termasuk TNI sendiri.
Simbol Keseriusan Negara Melawan Korupsi
“Kehadiran pasukan TNI menjaga Kejaksaan bukan bentuk intervensi, tapi bukti bahwa militer pun berpihak pada penegakan hukum yang bersih,” ujar Ridwan.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa dukungan masyarakat terhadap sinergi ini sangat besar, sebab rakyat sudah terlalu lelah dengan ulah koruptor yang merampas hak-hak publik demi kepentingan pribadi dan politik.
“Jangan biarkan para koruptor menghancurkan masa depan bangsa ini. Jika bangsa ini ingin maju, maka orang-orang bersih harus berani bersuara dan bertindak tegas terhadap korupsi,” tutupnya.***
