INSIDE POLITIK- Kabar mengenai dugaan perselingkuhan yang menyeret dua anggota DPRD Kota Bandar Lampung berinisial S dan E tentu menjadi perhatian publik. Bukan semata-mata karena persoalan hubungan pribadi, tetapi karena keduanya merupakan pejabat publik yang memperoleh mandat dari masyarakat.
Kita perlu berhati-hati: kehidupan pribadi seseorang tidak boleh diadili hanya berdasarkan rumor. Namun, ketika persoalan pribadi mulai menjadi konsumsi publik dan melibatkan figur yang memiliki jabatan politik, maka pertanyaan yang lebih besar muncul:
Apakah kekuasaan, popularitas, dan lingkungan politik dapat membuat seseorang lebih mudah tergoda untuk melanggar batas-batas moral?
Jawabannya tidak sederhana.
Kekuasaan bukan penyebab perselingkuhan, tetapi bisa memperbesar peluang dan rasa percaya diri
Dalam psikologi sosial, kekuasaan dapat mengubah cara seseorang memandang dirinya dan lingkungannya. Status yang tinggi, banyaknya akses, perhatian dari orang lain, serta terbiasanya menerima penghargaan dapat membuat sebagian individu merasa lebih percaya diri.
Dalam kondisi tertentu, hal itu bisa berkembang menjadi perasaan bahwa dirinya memiliki lebih banyak pilihan daripada orang biasa.
Di sinilah persoalannya.
Kekuasaan seharusnya memperbesar tanggung jawab, bukan memperbesar kesempatan untuk memuaskan keinginan pribadi.
Seorang anggota DPRD bukan hanya individu dengan kehidupan pribadi. Ia juga representasi masyarakat yang memilihnya.
Politik membutuhkan adrenalin, tetapi jangan sampai kehidupan pribadi dijadikan arena permainan
Dunia politik memang penuh tekanan.
Ada rapat, kunjungan kerja, kegiatan partai, pertemuan dengan konstituen, perjalanan dinas, konflik kepentingan, kritik masyarakat, serta tuntutan untuk selalu tampil di depan publik.
Lingkungan seperti itu dapat membuat seseorang mencari pelarian dari tekanan.
Masalahnya, pelarian yang salah bisa berubah menjadi hubungan yang salah.
Bahkan hubungan terlarang terkadang memberikan sensasi yang dianggap berbeda: rahasia, perhatian, tantangan, dan adrenalin.
Tetapi politik sudah cukup banyak memiliki drama.
Jangan sampai rumah tangga ikut dijadikan panggung politik.
Yang lebih berbahaya adalah ketika nurani mulai mencari pembenaran
Perselingkuhan biasanya tidak dimulai dengan kalimat:
“Saya akan menghancurkan rumah tangga saya.”
Sering kali dimulai dengan kalimat yang jauh lebih sederhana:
“Kami hanya berteman.”
Kemudian:
“Kami sering berdiskusi karena pekerjaan.”
Lalu:
“Tidak ada yang salah, kami hanya saling memahami.”
Sampai akhirnya batas antara profesional, pertemanan, dan hubungan pribadi menjadi semakin kabur.
Dalam psikologi sosial terdapat konsep moral disengagement, yaitu ketika seseorang menemukan pembenaran agar dirinya tetap merasa benar meskipun tindakannya bertentangan dengan nilai yang sebelumnya diyakini.
Kalau mekanisme seperti ini terjadi, jabatan tinggi justru bisa menjadi berbahaya.
Sebab semakin besar kekuasaan seseorang, semakin besar pula kemampuan untuk membuat alasan terdengar masuk akal.
Akses yang luas membutuhkan pengendalian diri yang lebih kuat
Politisi memiliki jaringan pergaulan yang luas.
Bertemu banyak orang, bepergian, menghadiri berbagai kegiatan, bekerja hingga malam, dan berinteraksi secara intens dengan banyak pihak adalah bagian dari kehidupan politik.
Tetapi kesempatan bukanlah alasan untuk melakukan pelanggaran moral.
Justru semakin besar kesempatan, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga batas.
Seorang pejabat publik harus mampu mengatakan:
“Saya bisa melakukan ini, tetapi saya tidak akan melakukannya.”
Itulah pengendalian diri.
Rakyat sebenarnya tidak meminta pemimpinnya sempurna
Tidak ada manusia yang sempurna.
Politisi juga manusia. Mereka memiliki emosi, kelemahan, persoalan keluarga, dan godaan seperti manusia lainnya.
Namun ada perbedaan ketika seseorang memilih menjadi pejabat publik.
Masyarakat berhak berharap bahwa orang yang menerima amanah politik memiliki integritas, tanggung jawab, dan kemampuan mengendalikan diri.
Karena rakyat memilih wakilnya bukan hanya untuk duduk di kursi DPRD.
Mereka memilih seseorang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Maka ketika muncul kontroversi mengenai kehidupan pribadi anggota DPRD, persoalan yang muncul bukan hanya:
“Siapa dengan siapa?”
Tetapi juga:
“Bagaimana kualitas integritas orang yang kita beri amanah?”
Jangan sampai jabatan menjadi mesin pencari validasi
Ada kemungkinan seseorang masuk ke dunia politik karena membutuhkan pengakuan.
Popularitas, pujian, jabatan, penghormatan, dan perhatian publik dapat menjadi sumber validasi.
Namun apabila validasi dari publik belum cukup, seseorang bisa saja mencari validasi dari lingkungan lain.
Di sinilah ego harus dikendalikan.
Kursi kekuasaan tidak boleh berubah menjadi kursi untuk memenuhi semua keinginan pribadi.
Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi pula tuntutan untuk menjaga dirinya.
DPRD bukan tempat mencari sensasi, tetapi tempat memperjuangkan aspirasi
Masyarakat Bandar Lampung mempunyai banyak persoalan yang jauh lebih penting.
Harga kebutuhan hidup, lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, kemacetan, pembangunan, pelayanan publik, kemiskinan, dan berbagai persoalan masyarakat membutuhkan perhatian serius para wakil rakyat.
Karena itu, sangat disayangkan apabila energi publik justru habis membicarakan drama kehidupan pribadi anggota DPRD.
Rakyat berharap wakilnya menjadi bahan pembicaraan karena:
berhasil memperjuangkan rakyat,
bukan karena:
berhasil menjadi bahan pembicaraan.
Pelajaran terpenting: kekuasaan harus disertai pengendalian diri
Apabila dugaan tersebut benar, maka persoalannya tidak boleh berhenti pada gosip atau sensasi media sosial.
Harus ada refleksi.
Bagi yang bersangkutan, ini menjadi pelajaran tentang pentingnya menjaga batas, keluarga, kehormatan, dan amanah jabatan.
Bagi lembaga DPRD, ini menjadi pengingat bahwa integritas anggota harus menjadi perhatian bersama.
Dan bagi masyarakat, ini menjadi pelajaran bahwa memilih wakil rakyat tidak cukup hanya melihat kemampuan berbicara atau popularitas.
Kita juga perlu melihat karakter, integritas, dan rekam jejaknya.
Sebab pada akhirnya:
«Kekuasaan tidak membuat seseorang menjadi baik atau buruk. Kekuasaan hanya memperlihatkan seberapa kuat seseorang mampu mengendalikan dirinya ketika memiliki kesempatan untuk berbuat apa saja.»
Dan satu hal yang paling penting:
Jangan sampai wakil rakyat sibuk mencari validasi untuk dirinya sendiri, sementara rakyat yang memilihnya justru sibuk mencari solusi untuk hidupnya sendiri.***
