INSIDE POLITIK— Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan, Edi Waluyo, mendesak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan dan akses transportasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025.
Desakan ini disampaikan saat rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD-P 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berlangsung di ruang Badan Anggaran DPRD, Selasa, 15 Juli 2025.
Menurut Edi, banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi fasilitas pendidikan, terutama di SDN Desa Purwodadi, Kecamatan Way Sulan, yang dinilai sangat memprihatinkan. “Fasilitas sekolah banyak yang rusak, atap bocor, dan tidak layak untuk kegiatan belajar-mengajar. Hal ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Selain sektor pendidikan, Komisi I juga menyoroti kerusakan Jembatan Way Galih di Desa Sidoasri, Kecamatan Candipuro. Jembatan ini merupakan akses penting yang menghubungkan beberapa wilayah desa, namun kondisinya rusak dan membahayakan warga.
“Kami tidak ingin anggaran perubahan hanya digunakan untuk kegiatan administratif. Infrastruktur dasar seperti sekolah dan jembatan harus jadi prioritas karena menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat,” ujar Edi Waluyo.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan dari TAPD menyatakan bahwa seluruh usulan yang disampaikan oleh DPRD akan ditampung dan diverifikasi berdasarkan skala prioritas.
“Kami akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek tingkat urgensi dari usulan-usulan ini. Prinsip kami adalah terbuka terhadap masukan DPRD, khususnya yang berdampak langsung bagi pelayanan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan, namun pihaknya berkomitmen untuk tetap mengakomodasi program-program prioritas di perubahan anggaran tahun ini.
Rapat ini menjadi momentum penting bagi sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan bahwa alokasi anggaran perubahan benar-benar menyasar kebutuhan dasar dan mendesak masyarakat Lampung Selatan.***
