InsidePolitik–Bawaslu Pesawaran membantah tudingan jika Gakkumdu Pesawaran ‘masuk angin’ dalam kasus Camat Negerikaton yang dinilai tidak cukup bukti untuk masuk kategori pelanggaran pidana pemilu.
Meski demikian, Bawaslu Pesawaran memastikan bahwa kasus Camat Negerikaton memenuhi unsur pelanggaran netralitas dan telah direkomendasikan ke Badan Kepegawaian Nasional
“Untuk pidana memang ditangani Gakumdu dan untuk netralitas ASN langsung ditangani oleh Bawaslu. Dan sudah jelas, ada pelanggaran netralitas ASN dan sudah kita rekomendasikan ke BKN,” ungkap Ketua Bawaslu Pesawaran Fatihunnajah.
Fatih menambahkan untuk pidana pemilu yang ditangani Sentra Gakumdu, sepakat menaikan dugaan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan Polres Pesawaran. Dan dalam proses sidik, Gakumdu sudah memaksimalkan mencari bukti bukti.
“Kita kekurangan bukti untuk naik ke jenjang selanjutnya. Sehingga kami, dalam hal ini Gakumdu menghentikan penanganan tindak pidana pemilu. Jadi, kalau Gakumdu ‘masuk angin’, itu tidak benar,” jelasnya.
Menurut Fatih, tidak adanya saksi yang melihat secara langsung oknum camat Negeri Katon secara sengaja membawa mobil dinas berisikan APK calon bupati Pesawaran Nomor urut 02 Nanda-Antonius, menjadi salah satu faktor tidak cukup bukti.
“Tapi kalau pelanggaran netralitas ASN, jelas ada. Fakta dan peristiwanya ada. Mau alasan apapun ada. Sehinga Bawaslu merekomendasikan BKN untuk memberikan sanksi kepada oknum camat tersebut. Untuk tindak pidana pemilunya, tidak adanya saksi atau bukti yang bisa membuktikan bahwa benar yang bersangkutan (oknum camat) yang membawa mobil yang berisi APK tersebut,” pungkasnya
