InsidePolitik–Aliran listrik di sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Pesawaran dicabut oleh PLN karena menunggak pembayaran akibat dana giat umum (GU) bulan Desember 2024 tak cair.
Padahal dana Giat Umum (GU) bulan Desember tahun 2024 untuk OPD ini sudah masuk dalam DPA.
Menurut salah satu ASN yang tidak mau di sebutkan namanya, dana GU di setiap OPD itu jelas digunakan untuk kebutuhan opersional kerja.
“Yang jelas ada dana GU bulan Desember, yang masuk DPA 2024 sampai saat ini belum juga dibayar,” katanya.
Ia menambahkan mandeknya dana GU tentunya memperhambat OPD dalam menjalani aktifitas kerja sebagai pelayanan publik di lingkup pemda Kabupaten Andan Jejama ini.
Bahkan dirinya mengaku ada beberapa kantor OPD yang listriknya di cabut oleh PLN karena tidak terbayarkan oleh pemda setempat.
“Bagaimana mau maksimal kita (ASN) kerja sebagai pelayanan publik kalau Pemda tidak memikirkan setiap OPD, lebih parahnya lagi ada beberapa OPD listriknya dicabut PLN coba gimana mau kerja,” ucapnya.
Dirinyapun mengatakan dana GU itu jelas peruntukannya seperti pembayaran listrik, internet, ATK bulanan, honor pengelola keuangan/operator, belanja cuci cetak, langganan koran, operasional mobil dinas (BBM, pajak, biaya service dan suku cadang).
Saat di singung mengenai Tunjangan Kerja (Tukin) para ASN bulan November – Desember ia mengatakan bahwa insentif Tukin sebagai gajih tambahan para ASN jangan berharap besar akan keluar.
“Tukin sebagai gajih tambahan itu, jangan berharap besar akan keluar. Sebab kenapa, karena tukin tidak masuk dalam DPA 2024 ini,” jelasnya melalui pesan singkat.
Sementara ASN lainya yang enggan mau di sebut namanya juga mengungkapkan dana Tukin tersebut hak murni tambahan bagi para ASN.
“Tau sendiri mas kami (ASN red) SK PNS disekolahin, paling sisa berapa perbulan inipun untuk menghidupi keluarga, maka saya berharap besar Tukin bisa keluar tetapi apa sampai saat ini belum juga keluar saya berharap di keluarkan karena hak anak istri di rumah juga,” ucapnya.
Sementara Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pesawaran Iswanto, yang menegaskan bahwa pembayaran Tukin tersebut baru akan dilakukan pada awal tahun 2025.
“Untuk Tukin selama dua bulan, Insyaallah akan dibayar pada awal tahun 2025,” ujar Iswanto saat dikonfirmasi belum lama ini.
