InsidePolitik–Mendagri Tito Karnavian menyebut banyak tenaga honorer bidang administrasi di pemerintahan yang berasal dari titipan pejabat maupun tim sukses kepala daerah.
Hal itu disinggung Tito menyusul banyaknya jumlah tenaga honorer di pemerintahan yang sejauh ini tercatat sebanyak 2 juta orang.
Mantan Kapolri itu mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa menjadikan tenaga honorer bidang administrasi berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sebab mereka dinilai tidak memiliki keahlian lantaran pegawai titipan yang direkrut atas permintaan pejabat ataupun kepala daerah.
“PAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) menyampaikan bisa mem-PPPK-an itu yang punya skill, bukan yang tenaga administrasi. Kalau administrasi kan biasanya titipan, titipan pejabat atau tim sukses bupati-wali kota, dijadikan tenaga honorer,” kata Tito.
Tito sendiri mengaku telah berbicara kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) guna mengupayakan tenaga honorer nonadminstratif, seperti Satpol PP dan Pemadam Kebakaran supaya segera diangkat menjadi setingkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut Tito, Satpol PP dan Damkar merupakan tenaga kerja yang membutuhkan keterampilan atau skill. Sebabnya dia mendesak supaya mereka bisa diangkat menjadi PPPK.
