InsidePolitik–Cabup petahana Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengancam akan menghapus bantuan sosial (bansos) jika warga tak memilihnya kembali di pilkada.
Tak ayal ancaman itu menjadi viral dan mendapat sorotan serius, pasalnya bansos itu berasal dari pemerintah pusat.
Menanggapi itu, Dyah akhirnya buka suara perihal beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan akan menghapus penerima bantuan sosial (bansos) apabila tidak memilih dirinya.
Dyah Hayuning Pratiwi saat di konfirmasi mengatakan video yang viral itu tidak ditampilkan secara lengkap dan hanya potongan sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Konteksnya adalah menanggapi penerimaan bantuan yang mampu. Saya memang bilang mencoret tetapi kalimat mencoret di sini dimaksudkan kepada masyarakat yang sudah mampu bukan bagi yang tidak mampu,” katanya.
Ia menjelaskan pernyataan itu merupakan jawaban atas pernyataan salah satu seorang relawan saat di acara internal.
“Ada yang bertanya Bu Tiwi kalau ada penerima program keluarga harapan (PKH) yang mampu bagaimana? Maka secara spontan saya jawab coret. Saya sebetulnya tidak menanggapi masalah dukungannya akan ke mana tetapi saya menanggapi PKH mampu ya pasti dicoret, karena kita sepakat, siapa pun yang mendapat PKH yang diprioritaskan bagi orang tidak mampu,” jelasnya.
Dia menegaskan selama ini Pemkab Purbalingga telah memberikan bantuan secara tepat sasaran sehingga kalau ada penerima manfaat yang ternyata mampu pasti akan dicoret.
“Ini justru sebagai bahan evaluasi terdapat bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran. Saya mengajak agar mengawal ini bersama-sama, kalau ada yang dirasa mampu ya dilaporkan. Karena bantuan ini bermula dari pengusulan, memang ada yang di rasa tidak tepat maka menjadi bahan evaluasi jajaran pemerintah di kabupaten atau bawah agar bantuan dapat menyasar secara tepat,” tegasnya.
Sebelumnya, viral di media sosial memperlihatkan pernyataan kontroversial dari calon bupati petahana Kabupaten Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi terkait bantuan sosial (bansos).
Video berdurasi 1 menit 15 detik tersebut di-posting di akun Instagram @lambe_turah dan mendapatkan ribuan komentar dan puluhan ribu like.
Dalam video viral itu, Tiwi seolah mengisyaratkan akan menghapus nama penerima bansos yang berpihak ke lawan politiknya dari daftar penerima bantuan sosial di masa mendatang.
“Kalau itu Linmas ngotot ke sebelah, itu bisa saya coret besok ke depan,” katanya.
Dalam video tersebut, dirinya menjelaskan bantuan seperti PKH dan bansos merupakan program dari pemerintah pusat, bukan dari bupati atau pejabat daerah secara pribadi.
“Yang namanya program PKH, program BNPT, dan program bansos itu dari pemerintah pusat, bukan dari Ibu Tiwi pribadi,” ucapnya.
Selanjutnya menurut Tiwi, sebagai kepala daerah, ia memiliki “privilege” untuk bisa mencoret atau mengganti penerima bantuan apabila tidak setuju dengan keputusan yang diambil di tingkat desa.
“Yang namanya bupati itu punya privilege. Saya tuh bisa nyoret yang ini, saya tidak setuju, saya mau ganti orang ini,” katanya.
Ia menyebut tanda tangan kepala daerah itu merupakan hal yang sakti dan tidak bisa diganggu gugat.
“Tanda tangane kepala daerah, tanda tangane bupati itu sakti ya bapak ibu jadi sampaikan itu pada masyarakat,” tambahnya.
Pernyataan Tiwi dalam video itu menjadi viral dan menuai berbagai tanggapan. Banyak yang mempertanyakan bagaimana bantuan sosial dapat tepat sasaran jika diwarnai keputusan politik.
