InsidePolitik–Mencuat isu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, akan keluar untuk mengganti mekanisme pemilihan ketua DPR. Perpu itu disebut sudah berada di meja Istana Kepresidenan.
Sejumlah narasumber menyebutkan Perpu UU MD3 digunakan untuk mengambil alih kursi Ketua DPR dari PDIP. Partai banteng merupakan partai pemenang pemilu pada 2024.
Konfigurasi soal kursi ketua DPR menjadi milik partai pemenang pemilihan calon anggota DPR saat ini diatur dalam Pasal 427D Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Susunan pimpinan DPR terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR.
Ketua DPR dipercayakan kepada anggota DPR dari parpol yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.
Pada periode 2019-2024, PDIP sebagai parpol pemilik kursi terbanyak di DPR hasil Pemilu 2019, menunjuk Puan Maharani sebagai pemimpin DPR.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mempertanyakan soal wacana Perpu UU MD3. Dia juga menyangkal Perpu UU MD3 sudah ada di meja Presiden Jokowi.
“Ada-ada saja. Nggak ada cerita itu,” kata Pratikno di gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.
Pratikno membantah bahwa Perpu MD3 sebagai kartu as untuk PDIP di tengah ketegangan pasca pilpres. “Imajinatif,” ucapnya.
Sejak pilpres 2024, posisi politik PDIP berseberangan dengan Presiden Jokowi dan Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Pemilu 2024 menempatkan PDIP sebagai partai pemenang pileg dan berpotensi meraih kursi terbanyak di DPR.
Puan berpeluang besar kembali menduduki kursi Ketua DPR. Namun sampai saat ini PDIP belum menentukan sikap apakah bergabung ke Pemerintah Prabowo atau menjadi oposisi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengklaim sampai saat ini belum dengar Perpu MD3 yang berpotensi mengganti mekanisme pemilihan pimpinan parlemen.
“Apa kepentingan mendesaknya untuk dibuat Perpu?” kata Ketua Harian Partai Gerindra itu.
Dasco mengatakan bahwa dia tidak tahu menahu ada tekanan politik kepada PDIP pasca pilpres 2024. Partai Gerindra merasa tidak melakukan tekanan tersebut.
“Kami juga belum dalam tahap membahas, di koalisi apa menawarkan PDIP (masuk pemerintahan) atau tidak,” kata Dasco.
