InsidePolitik–Bawaslu Lampung akan memperketat pengawasan akun media sosial pasangan calon.
Pengawasan dilakukan terhadap akun resmi yang sudah didaftarkan pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran isu negatif, dan menjaga integritas Pilkada 2024.
Memasuki 13 hari masa kampanye Pilkada 2024, Bawaslu Provinsi Lampung terus memperkuat pengawasan terhadap kampanye, khususnya di media cetak, elektronik, dan dunia siber.
Kampanye di media cetak dan elektronik baru diperbolehkan berlangsung mulai 10
hingga 23 November 2024, sesuai aturan yang berlaku.
Selain itu, isu-isu negatif seperti hoaks, ujaran kebencian, dan politisasi SARA di
media selama masa kampanye juga menjadi fokus pengawasan.
Anggota Bawaslu Lampung, Ahmad Qohar mengatakan, pentingnya melakukan langkah pencegahan terkait potensi penyebaran informasi negatif ini.
“Tim Fasilitasi Pengawasan Siber dan Pengawasan Media harus segera mengirimkan
surat kepada instansi terkait dan berkoordinasi untuk pengawasan kampanye di media,”
kata Qohar.
Setelah diterbitkannya Surat Edaran Pengawasan Siber oleh Bawaslu RI, Bawaslu Lampung telah menginstruksikan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk segera membentuk Tim Siber dan Tim Fasilitasi Pengawasan di Media melalui surat penerusan.
Ahmad Qohar mengatakan, pelaporan berkala setiap hari Jumat akan terus dilakukan
terkait hasil pengawasan media.
Laporan tersebut harus disusun dalam format Form A dan AKP serta rekap pengawasan siber.
Subkoordinator Kehumasan Bawaslu Lampung, Sri Rahmawati Nasution, mengingatkan pentingnya langkah teknis setelah pembentukan SK dan pengisian formulir pengawasan.
“Tim Fasilitasi juga diminta untuk membuat posko pengaduan masyarakat yang dapat
disosialisasikan melalui flayer di media sosial resmi Bawaslu Kabupaten/Kota,” ujar
Sri.
Selain pengawasan media dan siber, staf Humas Bawaslu Lampung, Mayu Shofa, menambahkan bahwa akun resmi pasangan calon yang terdaftar juga akan diawasi.
Untuk itu, lanjut dia, Tim Fasilitasi Pengawasan Media harus segera berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota atau admin akun terkait.
“Dengan pengawasan ketat ini, Bawaslu Lampung berharap pelaksanaan kampanye di
media dan siber dapat berjalan sesuai aturan, mencegah penyebaran isu negatif, dan menjaga integritas Pilkada 2024,” katanya
