INSIDE POLITIK- Pekon Banjarejo, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, hingga kini masih merasakan sulitnya akses keluar pekon. Kondisi tersebut membuat wilayah ini seolah terisolasi karena selama puluhan tahun belum memiliki akses jalan yang mudah untuk terhubung dengan wilayah lainnya.
Kepala Pekon Banjarejo, Herman, mengatakan, posisi Pekon Banjarejo berada di sebelah timur Kecamatan Banyumas dengan jarak sekitar 2–3 kilometer. Namun, akses jalan yang tersedia saat ini hanya berupa jalan onderlag yang kondisinya sudah rusak.
Di sisi timur, Pekon Banjarejo berbatasan dengan Pekon Bumiarum, Kecamatan Pringsewu. Kedua wilayah tersebut dipisahkan oleh aliran Way Sekampung yang hingga kini belum memiliki jembatan penghubung. Akibatnya, masyarakat harus menggunakan rakit untuk menyeberangi sungai tersebut.
Herman mengatakan kepada Pantau Lampung, Jumat (11/9/2026), bahwa permintaan pembangunan jembatan tersebut sudah disampaikan selama puluhan tahun. Namun, hingga kini belum ada respons nyata dari pemerintah. Kondisi jalan menuju Banyumas juga masih memprihatinkan.
Sebelumnya, pernah ada janji dari mantan Bupati Pringsewu, KH. Sujadi, untuk membangun jembatan Way Sekampung. Rencana tersebut akan memanfaatkan material besi dari jembatan lama Way Sekampung di Pekon Fajarmulya, Kecamatan Pagelaran Utara, yang dibongkar karena akan terendam oleh pembangunan Waduk Way Sekampung.
Besi dari jembatan lama tersebut kemudian dibawa ke Banjarejo, tepatnya di sekitar Way Sekampung. Namun, menurut Herman, pembangunan jembatan tidak kunjung dilakukan karena pihak PUPR disebut tidak berani membangun menggunakan besi tersebut karena khawatir menimbulkan temuan.
“Atas saat itu selama lima tahun besi eks jembatan tersebut hanya tergeletak dalam tiga tumpukan, tidak dipindahkan maupun disimpan,” ujar Herman.
Herman juga mengatakan bahwa sebelum pembangunan waduk, Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Way Sekampung pernah menjanjikan akses melintasi bentangan waduk yang dapat digunakan masyarakat, baik sepeda motor maupun kendaraan roda empat.
Namun, apabila akses tersebut tidak dapat digunakan, pemerintah disebut akan membangun jembatan beton yang menghubungkan Banjarejo dengan Bumiarum.
Kenyataannya, akses pada bentangan waduk tersebut kini ditutup dan dikunci sehingga masyarakat tidak dapat melintas. Sementara jembatan beton yang dijanjikan hingga kini belum juga dibangun.
Pada 2023, pemerintah pekon bersama masyarakat Banjarejo juga pernah melakukan audiensi ke DPRD Pringsewu. Audiensi tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Suherman dan dihadiri sejumlah komisi. Dalam pertemuan tersebut turut hadir Kepala Pekon Bumiarum Sugimin dan Kepala Pekon Bumiayu Hadirin.
Namun, menurut Herman, hasil pertemuan tersebut hingga kini belum memberikan kepastian pembangunan jembatan.
“Janji-janji saja,” kata Herman.
Keluhan serupa kembali disampaikan masyarakat pada Juni–Juli 2026 saat pelaksanaan TMMD di Pekon Banjarejo. Saat itu, persoalan akses dan kebutuhan pembangunan jembatan juga disampaikan kepada bupati dan Dandim. Namun, hingga kini belum ada jawaban yang benar-benar memberikan kepastian.
Selama puluhan tahun, masyarakat Banjarejo terpaksa menggunakan rakit untuk menuju wilayah Pringsewu melalui Pekon Bumiarum. Setiap kali menyeberang, masyarakat harus membayar Rp5.000.
Aktivitas penyeberangan menggunakan rakit tersebut berlangsung setiap hari. Bahkan, menurut Herman, jumlah warga yang menggunakan rakit bisa mencapai puluhan orang dalam sehari.
Kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga pelajar dan mahasiswa yang harus menuju wilayah Pringsewu. Mereka terpaksa memilih menggunakan rakit atau melalui jalan perkebunan yang kondisinya rusak.
Jalur melalui perkebunan tersebut juga lebih panjang dan sulit dilalui, terlebih ketika kondisi jalan mengalami kerusakan.
Pekon Banjarejo sendiri merupakan salah satu pekon terbesar di Kecamatan Banyumas. Luas wilayahnya mencapai sekitar 1.242 hektare dengan jumlah penduduk sekitar 900 kepala keluarga.
Wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya alam dan pertanian yang cukup besar. Masyarakat mengandalkan komoditas seperti karet, kelapa sawit, dan kakao. Selain itu, terdapat sekitar 50–60 hektare lahan persawahan yang menjadi bagian dari sumber penghidupan masyarakat.
Herman mengatakan, masyarakat sebenarnya pernah ditawari pembangunan jembatan gantung. Tawaran tersebut muncul sebelum pembangunan jembatan Podosari–Sukoharjo IV yang kemudian menjadi perhatian masyarakat.
Namun, warga Banjarejo menolak jembatan gantung karena menginginkan jembatan permanen yang dapat dilalui kendaraan roda empat. Masyarakat khawatir jika jembatan gantung dibangun, pembangunan jembatan permanen yang selama ini diharapkan justru semakin tertunda.
Menurut Herman, masyarakat membutuhkan jembatan seperti jembatan Way Sekampung yang menghubungkan wilayah Sukoharjo dengan Kalirejo, sehingga dapat dilalui kendaraan roda empat dan tidak hanya digunakan oleh pejalan kaki maupun sepeda motor.
“Kalau jembatan gantung, ya hanya pejalan kaki dan sepeda motor yang bisa lewat,” kata Herman.
Karena itu, Herman berharap pemerintah kembali menindaklanjuti usulan pembangunan jembatan Banjarejo–Bumiarum. Menurutnya, usulan tersebut sudah berulang kali disampaikan melalui DPRD maupun kepada bupati.
Herman juga berharap pemerintah dapat memberikan kepastian mengenai pembangunan jembatan tersebut, mengingat akses tersebut merupakan jalur penting bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Jalan utama Banjarejo–Bumiarum sendiri merupakan jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah Kecamatan Banyumas dengan wilayah Pringsewu.
Bagi masyarakat Banjarejo, keberadaan jembatan bukan hanya soal kemudahan transportasi. Jembatan tersebut menjadi kebutuhan penting untuk membuka akses pendidikan, perekonomian, pertanian, serta mobilitas masyarakat yang selama puluhan tahun masih bergantung pada rakit untuk menyeberangi Way Sekampung.***
