INSIDE POLITIK- LSM PRO RAKYAT mengapresiasi langkah cepat Gubernur Lampung yang telah merespons sorotan terkait kondisi jalan milik Provinsi Lampung yang berada di Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, yang mengalami kerusakan cukup parah.
Respons tersebut ditunjukkan dengan turunnya langsung Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung bersama jajaran dan sejumlah kepala bidang untuk meninjau kondisi jalan tersebut pada Rabu (9/9/2026).
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum LSM PRO RAKYAT, Aqrobin A.M., dan Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT, Johan Alamsyah, kepada awak media, Rabu (9/9/2026) di Kalianda.
LSM PRO RAKYAT mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi perhatian Gubernur Lampung yang segera menindaklanjuti persoalan infrastruktur yang sebelumnya menjadi perhatian LSM PRO RAKYAT.
“Kami mengapresiasi Gubernur Lampung yang telah merespons aspirasi dan sorotan dengan mengutus langsung Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung dan tim rombongan yang turun langsung ke lokasi. Ini menunjukkan bahwa persoalan jalan rusak, khususnya yang berkaitan dengan akses masyarakat dan jalur evakuasi, mendapat perhatian Gubernur Pemerintah Provinsi Lampung,” ujar Aqrobin.
Menurut Aqrobin, kondisi Jalan milik Provinsi Lampung di Way Muli tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan infrastruktur biasa. Posisi wilayah tersebut yang berada di kawasan pesisir dan memiliki potensi menghadapi bencana alam membuat kondisi akses jalan menjadi bagian yang sangat penting dalam mitigasi dan penanggulangan bahaya bencana.
“Jalan Way Muli bukan sekadar akses transportasi masyarakat. Jalan tersebut juga memiliki fungsi strategis sebagai akses evakuasi penyelamatan. Karena itu, jangan sampai ketika terjadi keadaan darurat justru jalan dalam kondisi rusak sehingga menghambat masyarakat maupun petugas dalam melakukan proses evakuasi,” tegas Aqrobin.
Sebelumnya, LSM PRO RAKYAT telah menyoroti kondisi Jalan Provinsi di Desa Way Muli, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, melalui pemberitaan-pemberitaan media.
LSM PRO RAKYAT meminta perhatian serius dari Gubernur Lampung karena kerusakan jalan tersebut dinilai berpotensi menghambat mobilitas masyarakat maupun proses ketika evakuasi apabila terjadi peristiwa bencana alam.
Sementara itu, Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT, Johan Alamsyah, S.E., mengapresiasi langkah konkret Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung yang tidak hanya melakukan peninjauan, tetapi juga menyampaikan rencana penanganan terhadap kerusakan jalan tersebut.
“Dari hasil peninjauan pada Rabu (9/9/2026), Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung langsung menyampaikan bahwa perbaikan secara menyeluruh akan dimasukkan dalam program Gubernur Lampung pada Semester I Tahun 2027. Ini merupakan kabar baik bagi masyarakat Desa Way Muli dan warga Kecamatan Rajabasa serta seluruh masyarakat,” kata Johan.
Namun, Johan juga menegaskan bahwa masyarakat tidak bisa hanya menunggu hingga 2027 apabila kondisi jalan saat ini masih mengalami kerusakan dan berpotensi mengganggu keselamatan serta aksesibilitas masyarakat.
“Karena itu juga kami mengapresiasi keputusan Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung yang segera memerintahkan tim URC (Unit Reaksi Cepat)-nya untuk melakukan penanganan terhadap bagian-bagian jalan yang rusak. Penanganan sementara ini juga sangat penting, sambil menunggu program perbaikan secara menyeluruh pada Semester I Tahun 2027,” ujar Johan.
Johan berharap penanganan oleh tim URC bukan sekadar perbaikan sementara yang bersifat kosmetik, tetapi benar-benar mampu membuat jalan tersebut kembali aman dan layak dilalui masyarakat.
“Kami meminta agar penanganan dilakukan berdasarkan kondisi teknis di lapangan. Jangan hanya cuma menutup lubang, tetapi juga harus dilihat penyebab kerusakannya sehingga penanganan sementara dapat bertahan sampai pekerjaan permanen dilaksanakan,” tegas Johan.
Menurut Johan, nantinya pembangunan infrastruktur tetap harus memperhatikan aspek keselamatan masyarakat, konektivitas wilayah, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam.
“Harapan kami kepada Gubernur Lampung, Jalan Provinsi di Way Muli ini nantinya bukan hanya kembali mulus, tetapi juga memiliki kualitas konstruksi yang baik, sesuai spesifikasi teknis dan mampu menunjang kebutuhan masyarakat serta juga berfungsi sebagai jalur evakuasi,” pungkas Johan.
LSM PRO RAKYAT mengharapkan koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten, Dinas BMBK Provinsi Lampung, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar penanganan infrastruktur di kawasan rawan bencana alam dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai standar.
“Kami berterima kasih, dan juga tetap mengingatkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terkait infrastruktur di wilayah pesisir ini tetap terjaga,” tutup Aqrobin.***
