INSIDE POLITIK- Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat pembangunan rumah layak huni dan kawasan permukiman sehat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup serta sumber daya manusia (SDM) masyarakat.
Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak, tetapi juga diintegrasikan dengan berbagai layanan dasar, seperti air minum, sanitasi, pengelolaan lingkungan, dan pelayanan kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melalui sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Yanyan Ruchyansah dalam Apel Gabungan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
Apel berlangsung di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (3/8/2026).
Dalam sambutannya, Rahmat mengatakan pembangunan rumah layak huni harus dipandang sebagai investasi jangka panjang di bidang kesehatan masyarakat.
Menurutnya, kualitas hunian dan lingkungan tempat tinggal memiliki keterkaitan erat dengan kualitas kesehatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan kualitas SDM.
“Pembangunan rumah layak huni tidak sekadar menyediakan tempat tinggal, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang di bidang kesehatan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan kualitas SDM,” ujar Rahmat dalam sambutan tertulisnya.
Ia menyebut pembangunan permukiman juga memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program kesehatan pemerintah, termasuk percepatan penurunan angka stunting, eliminasi tuberkulosis (TBC), hingga pengendalian malaria.
Karena itu, pembangunan rumah layak huni harus dilakukan secara terpadu dan tidak hanya berorientasi pada jumlah rumah yang berhasil dibangun.
“Pemerintah Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pembangunan permukiman berjalan secara terpadu. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang menempatinya,” tegasnya.
Enam Aspek Permukiman Sehat
Untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan, Pemprov Lampung menekankan pentingnya integrasi enam aspek utama dalam setiap program pembangunan perumahan.
Enam aspek tersebut meliputi penyediaan akses air minum yang aman, sanitasi layak, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan sampah secara berkelanjutan, pengurangan kawasan kumuh, serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Menurut Gubernur, seluruh aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi dalam menciptakan lingkungan tempat tinggal yang aman, nyaman, sehat, dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan perumahan diharapkan tidak hanya menghasilkan rumah yang layak ditempati, tetapi juga meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Dorong Kolaborasi Lintas OPD
Rahmat juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar program pembangunan permukiman dapat berjalan efektif.
Bappeda memiliki peran dalam memastikan perencanaan pembangunan dilakukan secara terpadu.
Sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diarahkan untuk meningkatkan kualitas rumah dan kawasan permukiman beserta infrastruktur dasarnya.
Dinas Kesehatan bertugas memperkuat pelayanan kesehatan promotif dan preventif, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan persampahan dan menjaga kualitas lingkungan.
Adapun pemerintah kabupaten dan kota menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan serta pengawasan berbagai program di lapangan.
Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) meninggalkan pola kerja sektoral.
Ia mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar pelayanan publik dapat diberikan secara lebih optimal.
“Pembangunan harus dikerjakan secara bersama-sama dan terintegrasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” demikian pesan Gubernur.***
