INSIDE POLITIK- Pemerintah Kecamatan Banyumas menggelar rapat koordinasi (rakor) bulanan yang diikuti unsur Uspika, para kepala pekon, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pringsewu. Kegiatan berlangsung di Aula Kecamatan Banyumas, Kamis (9/7/2026).
Rakor dipimpin langsung oleh Camat Banyumas, Zainal Abidin, yang menyampaikan sejumlah agenda penting, termasuk persiapan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam arahannya, Camat Zainal Abidin juga mengingatkan para kepala pekon agar meningkatkan perhatian terhadap pergaulan anak-anak dan para pelajar di wilayah masing-masing.
“Ada sejumlah laporan bahwa beberapa pelajar nongkrong di tempat penjual minuman tradisional atau tuak. Hal ini perlu menjadi perhatian dan diwaspadai bersama,” ujarnya.
Selain membahas agenda pemerintahan, rakor juga dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi program transmigrasi yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu.
Kepala Bidang Transmigrasi Disnakertrans Kabupaten Pringsewu, Ervanis Silfani, didampingi Penggerak Sosial Masyarakat (PSM) Kabupaten Pringsewu, Sutrisni, menjelaskan bahwa pemerintah merencanakan kembali pelaksanaan program transmigrasi pada tahun 2027.
Menurut Ervanis, untuk wilayah barat lokasi transmigrasi berada di Sumatera Barat, sedangkan untuk wilayah timur tujuan transmigrasi direncanakan berada di Sulawesi.
“Untuk tahun 2027 lokasi tujuan transmigrasi direncanakan berada di Sulawesi,” jelasnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini program tersebut masih berada pada tahap perencanaan. Meski demikian, pemerintah memastikan program transmigrasi akan dilaksanakan pada tahun 2027, sementara jumlah peserta masih menunggu keputusan lebih lanjut.
Bagi masyarakat yang berminat mengikuti program tersebut, Ervanis mengimbau agar dapat menghubungi langsung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pringsewu untuk memperoleh informasi lebih lengkap.
Sebelum diberangkatkan ke lokasi transmigrasi, para peserta akan mengikuti pembekalan selama kurang lebih dua minggu di Riau dengan seluruh biaya ditanggung pemerintah.
“Peserta transmigrasi nantinya akan memperoleh sejumlah hak berupa rumah tinggal, lahan usaha, serta bantuan biaya hidup dalam bentuk sembako,” katanya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu persyaratan utama calon peserta transmigrasi adalah berasal dari keluarga yang benar-benar kurang mampu serta telah berstatus menikah atau berkeluarga.
Selain sosialisasi program transmigrasi, rapat koordinasi juga membahas berbagai persiapan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia serta sejumlah agenda kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang Agustus 2026.***
