INSIDE POLITIK- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung resmi memulai pendataan Sensus Ekonomi 2026 secara door-to-door pada Senin, 15 Juni 2026. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menjadi warga pertama yang didata oleh petugas BPS dalam pelaksanaan sensus yang digelar sekali dalam sepuluh tahun tersebut.
Pendataan dilakukan di kediaman Gubernur Lampung di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Keterlibatan langsung Gubernur Mirza menjadi simbol dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 guna menghasilkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan berkualitas.
Gubernur Mirza mengatakan bahwa Sensus Ekonomi merupakan momentum penting untuk merekam berbagai perubahan yang terjadi dalam aktivitas ekonomi masyarakat selama satu dekade terakhir.
“Alhamdulillah, saya telah melaksanakan sensus ekonomi. Terakhir dilaksanakan pada tahun 2016. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir tentu banyak perkembangan dan perubahan yang terjadi di Provinsi Lampung,” ujar Mirza.
Menurutnya, seluruh dinamika ekonomi, baik yang terjadi di sektor usaha maupun masyarakat, perlu dicatat secara komprehensif agar menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sangat penting, terutama karena dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi berbagai perubahan dalam tata kelola dan tata niaga di Provinsi Lampung,” katanya.
Mirza juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka kepada petugas sensus.
Ia menegaskan bahwa data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan tidak akan digunakan untuk kepentingan selain statistik.
“Data yang akurat sangat penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menggunakan pendekatan sensus lengkap yang mencakup seluruh pelaku usaha tanpa pengecualian, mulai dari usaha besar hingga usaha rumah tangga.
“Ketika kita berbicara tentang pelaku usaha, tidak hanya usaha formal yang memiliki tempat usaha tetap. Pelaku usaha yang berada di lingkungan rumah tangga juga akan kami data,” jelas Ahmadriswan.
Menurutnya, hasil sensus nantinya akan memberikan gambaran nyata mengenai kondisi ekonomi Lampung, termasuk sektor-sektor produktif, potensi investasi, serta bidang usaha yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Pendataan door-to-door akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan sekitar 8.619 petugas lapangan nonorganik yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
BPS berharap seluruh masyarakat dan pelaku usaha dapat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi daerah secara utuh.
Melalui data yang akurat dan terpercaya, pemerintah diharapkan mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, inklusif, serta berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.***
