INSIDE POLITIK- Setiap kali hujan deras mengguyur Kota Bandar Lampung, warga Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Enggal, RT 07 kembali dihantui ketakutan yang sama. Air meluap, rumah terendam, harta benda rusak, dan harapan perlahan hanyut bersama arus banjir yang seolah menjadi agenda tahunan tanpa penyelesaian.
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku kecewa karena selama bertahun-tahun tidak melihat langkah konkret dari Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengatasi persoalan banjir yang terus berulang.
“Kalau banjir datang, kami cuma disuguhi bantuan yang tidak sebanding dengan kerugian yang kami alami. Rasanya seperti dianak-tirikan,” ujarnya.
Kekecewaan warga semakin dalam ketika membandingkan perlakuan pemerintah terhadap wilayah lain. Saat banjir besar melanda Tanjung Senang pada bulan Ramadan, warga setempat menerima bantuan hingga Rp1 juta per keluarga. Sementara di Enggal, yang menurut warga mengalami kerusakan dengan tingkat keparahan yang sama, tidak mendapatkan bantuan apa pun.
“Waktu banjir bulan puasa di Tanjung Senang dapat bantuan satu juta rupiah. Tempat kami yang sama parahnya malah tidak dapat apa-apa. Baru setelah banjir berikutnya kami viralkan kondisi di sini, kami dapat Rp500 ribu. Itu pun karena viral. Padahal lurah dan camatnya sama,” ungkap warga dengan nada kecewa.
Pernyataan itu menimbulkan pertanyaan yang sulit diabaikan: apakah bantuan bencana diberikan berdasarkan tingkat penderitaan warga atau berdasarkan tingkat viralnya sebuah peristiwa?
Di tengah keresahan masyarakat yang setiap musim hujan harus berjaga semalaman, warga berharap Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dan pihak BBWS tidak hanya hadir ketika banjir sudah menjadi berita utama.
Warga menilai pemerintah tidak boleh menunggu jatuhnya korban jiwa sebelum bergerak. Sebab ketika air mulai naik, yang dibutuhkan masyarakat bukan lagi foto penyerahan bantuan atau narasi belas kasihan, melainkan pembangunan drainase, normalisasi sungai, pelebaran saluran air, dan kebijakan nyata yang dapat mencegah banjir datang kembali.
Ironi semakin terasa ketika kritik keras datang dari politikus senior Lampung, Ferdi Gunsan, yang membongkar jejak janji politik Eva Dwiana sejak Pilkada 2019.
Dalam debat kampanye kala itu, Eva Dwiana pernah menyampaikan berbagai solusi untuk mengatasi banjir.
“Nanti kalau saya jadi wali kota, akan saya ambil solusinya, gimana caranya nanti supaya tidak banjir lagi. Talud akan kita perbesar, beronjong akan kita lakukan.”
Namun setelah dua periode kepemimpinan berjalan, banjir masih menjadi langganan Kota Bandar Lampung.
Ferdi bahkan menyindir pernyataan Eva Dwiana yang justru meminta berbagai pihak memberikan solusi ketika banjir kembali melanda.
“Nah ibu ini nanya solusinya kayak apa. Ini nanya lagi, nanya lagi. Waduh, ini wali kota atau gimana ini?” kata Ferdi dengan nada satire.
Menurutnya, seorang wali kota seharusnya menjadi pihak yang menawarkan solusi, bukan justru bertanya kepada publik mengenai solusi yang harus dilakukan.
Kritik Ferdi semakin tajam ketika menyinggung anggaran penanganan bencana yang disebut hanya sekitar Rp600 juta, sementara Pemkot Bandar Lampung mampu menghibahkan Rp60 miliar untuk pembangunan gedung baru Kejati Lampung.
“Dana bencana Rp600 juta itu cuma satu persen dari Rp60 miliar hibah. Pilih mana rakyat Bandar Lampung? Pilih hibah gedung atau pilih menangani banjir?” ujarnya.
Pertanyaan itu kini menggema di tengah genangan air yang masih menghantui banyak sudut kota.
Karena pada akhirnya, warga tidak sedang menagih bantuan Rp500 ribu atau Rp1 juta. Mereka sedang menagih janji yang pernah diucapkan di depan publik. Mereka sedang menagih hak untuk hidup aman di kotanya sendiri.
Dan jika setelah tujuh tahun sejak janji itu disampaikan banjir masih datang dengan cerita yang sama, maka publik berhak bertanya:
Yang belum ditemukan sebenarnya solusi banjirnya, atau kemauan politik untuk menjalankannya?
