INSIDE POLITIK- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menerima pengurus DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) Provinsi Lampung di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Rabu (13/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung, khususnya terkait penataan dan standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam kesempatan itu, Jihan Nurlela menyambut baik kehadiran Gapembi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas layanan dapur MBG, termasuk aspek administrasi, kesehatan, dan keamanan pangan.
“Kami Pemerintah Provinsi Lampung tentu sangat berterima kasih dengan adanya Gapembi ini, bukan hanya membantu pembinaan SPPG tetapi juga merapikan administrasi yang menjadi tanggung jawab daerah,” ujar Jihan.
Ia menyoroti masih adanya dapur SPPG di Lampung yang belum melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Menurutnya, hal ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan standar keamanan pangan dalam program MBG.
Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, telah memiliki fasilitas laboratorium kesehatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses sertifikasi SLHS di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Karena itu, Jihan meminta Gapembi turut berperan dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pengelola dapur SPPG agar memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku.
“Nanti kami minta bantuan Gapembi untuk mem-follow up dapur-dapur SPPG yang belum melengkapi administrasi aturan tersebut,” katanya.
Ia juga menilai kedekatan Gapembi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi peluang penting untuk memperkuat sinergi pelaksanaan program MBG di daerah sekaligus membuka ruang peningkatan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Gapembi diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan pengelola dapur SPPG, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan teknis di lapangan.
“Saya harap Gapembi bisa menjadi mediasi kami dengan para penyelenggara dapur SPPG. Semoga seluruh dapur di Lampung nantinya bisa memiliki grading yang baik dan memenuhi standar yang ditetapkan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPW Gapembi Lampung H. M. Muslih menyampaikan bahwa Gapembi merupakan organisasi pengusaha dapur MBG yang telah terbentuk di 28 provinsi dan memiliki koordinasi langsung dengan Badan Gizi Nasional.
Ia menjelaskan bahwa di Lampung saat ini Gapembi telah menghimpun sekitar 387 dapur dari total lebih dari 1.200 dapur MBG yang ada di daerah tersebut.
Gapembi, lanjutnya, fokus pada peningkatan kualitas dapur, mulai dari manajemen pengelolaan, keamanan pangan, hingga pendampingan administrasi bagi dapur yang masih mengalami kendala.
“Kami ingin dapur-dapur di bawah Gapembi memiliki standar yang baik, baik dari sisi fisik maupun manajemen pengelolaan,” ujarnya.
Ke depan, Gapembi Lampung juga akan memperkuat sertifikasi keamanan pangan, penerapan HACCP, pengelolaan limbah, serta peningkatan kualitas operasional dapur MBG secara menyeluruh.
Muslih berharap dukungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat terus menguatkan peran Gapembi sebagai mitra strategis dalam menyukseskan program prioritas nasional MBG di daerah.***
