InsidePolitik—Pansus Haji DPR desak aparat hukum selidiki dugaan pelanggaran haji tahun 2024 karena diduga penuh dengan kejanggalan.
“Saya meminta penegak hukum untuk menyelidiki kasus pelaksanaan haji 2024 demi perbaikan layanan haji,” kata Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKB, Marwan Jafar.
Marwan mengatakan pelaksanaan haji ini menggunakan anggaran negara yang sangat besar lebih dari Rp8 Triliun.
Sementara, menurutnya semakin tahun kian banyak permasalahan. Bersamaan, ia menilai penyelenggara juga hanya berorientasi pada keuntungan, bukan layanan jemaah.
Marwan menyampaikan Pansus Haji 2024 melawat ke Arab Saudi pada 11-15 September 2024. Dalam lawatannya, Pansus haji juga menemukan banyak masalah mulai Akomodasi, katering, hingga transportasi.
Marwan mengatakan salah satu yang disorot ialah permasalahan layanan catering tidak beres. Dalam kunjungannya, Pansus Angket haji bertemu dengan beberapa saksi; Konjen, KUH Arab Saudi, hingga masyair.
Ia menyampaikan banyak katering yang tak menyajikan menu nusantara. Banyak katering yang menyediakan makanan cepat saji.
“Patut diduga ada patgulipat ini menguntungkan pejabat di Kemenag dan merugikan jemaah” ucap dia.
Lalu, masalah lainnya juga soal pemondokan jemaah. Menurutnya, pemenang tender tak menjalankan sendiri kontrak penyediaan pemondokan jemaah namun di subkan ke perusahaan lainnya, lalu mensubkannya lagi ke perusahaan lokal.
Hal itulah yang kata Marwan menyebabkan penumpukan jemaah saat wukuf ataupun jauhnya lokasi pemondokan jamaah.
“Ketika ada penambahan kuota 20.000 jemaah, amirul haji Arab Saudi sangat terbuka dan komitmen menyediakan tambahan lokasi wukuf dan lainnya,” kata dia.
